Jakarta, MI— Mabes TNI menegaskan keterlibatan prajurit dalam berbagai program pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan tidak bisa serta-merta dicap sebagai bentuk militerisasi ruang sipil. TNI meminta publik melihat tujuan, dasar hukum, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebelum memberikan penilaian.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat dilakukan sesuai amanat undang-undang dan melalui kerja sama dengan kementerian maupun lembaga terkait.
“Jangan buru-buru menyebut kehadiran kami di ruang sipil sebagai program militerisasi. Sama sekali tidak,” kata Muhammad Nas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).
Nas menjelaskan, prajurit TNI selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari membantu petani di sawah, mengajar warga, memberikan layanan kesehatan gratis hingga membantu menjaga keamanan lingkungan dari tindak kriminalitas.
Menurutnya, kehadiran TNI semata-mata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan mengambil alih fungsi sipil.
“Ada masyarakat susah, kami enggak bisa diam,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa TNI sejak awal dibentuk sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Profesional yang bekerja berdasarkan aturan negara.
“Yang pasti, apa pun penilaian terhadap kami, TNI adalah aparat negara yang disiapkan dari awal, dilatih, dan didoktrin untuk memegang teguh jati diri kami,” ujarnya.
Muhammad Nas menegaskan TNI tidak anti terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ia meminta kritik disampaikan secara langsung dan proporsional agar dapat ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, penyebaran potongan informasi atau framing di media sosial tanpa konteks yang utuh justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“TNI tidak anti-kritik. Kalau ada prajurit kami yang salah di lapangan, sampaikan langsung kepada kami sehingga bisa kami evaluasi,” katanya.
Nas memastikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berkomitmen menindak tegas setiap prajurit yang melanggar aturan, sekaligus memberikan penghargaan kepada personel yang berprestasi.
“Kalau hanya disebarkan di media sosial, kita tidak tahu siapa berbuat apa. Kritik dan masukan itu perlu, tapi etika itu wajib. Ilmu penting, tapi adab lebih utama,” pungkasnya.**
