Jakarta, MI — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengambil sikap tegas terhadap ratusan perusahaan sawit yang diduga tidak mematuhi ketentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani. Sebanyak 270 hingga 300 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) dilaporkan ke kepolisian karena belum mengembalikan harga TBS sesuai aturan yang berlaku di daerah.
Langkah keras itu diambil setelah pemerintah menemukan harga TBS sempat anjlok meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai merugikan sekitar 15 juta petani sawit di seluruh Indonesia.
"Kami akan kirim langsung ke Polda, ke Kapolri, Kapolda, dan Dirkrimsus untuk ditindaklanjuti. Kita harus jaga petani kita. Ini menyangkut 15 juta petani," tegas Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian.
Amran mengungkapkan dari sekitar 1.900 perusahaan sawit yang dipantau pemerintah, mayoritas sudah mulai menyesuaikan harga pembelian TBS. Namun masih ada sekitar 30 persen perusahaan yang belum mengikuti ketentuan harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) masing-masing daerah.
Menurutnya, penurunan harga TBS yang terjadi sebelumnya merupakan anomali karena tidak sejalan dengan tren kenaikan harga CPO global.
"Harusnya tidak terjadi penurunan harga TBS. Ini anomali," kata Amran.
Saat ini harga TBS mulai berangsur pulih di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram. Namun pemerintah menargetkan pemulihan harga mencapai 100 persen agar petani kembali memperoleh harga yang layak.
Amran bahkan menilai harga TBS semestinya dapat naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS justru memberikan peluang peningkatan nilai ekspor sawit Indonesia.
Dengan kurs dolar yang mendekati Rp18.000, menurutnya harga TBS seharusnya mampu meningkat sekitar 10 persen dibandingkan harga sebelumnya.
"Ini momentum bagi sektor pertanian. Harusnya harga TBS naik, bukan turun," ujarnya.
Di sisi lain, Satgas Pangan Polri mulai mendalami dugaan adanya praktik kartel yang menyebabkan harga TBS jatuh di tengah kenaikan harga CPO dunia.
Ketua Satgas Pangan Polri Ade Safri Simanjuntak menyebut terdapat indikasi persekongkolan sejumlah pihak untuk menekan harga pembelian TBS petani secara tidak wajar.
"Kami menduga ada indikasi kartel atau persekongkolan jahat yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun saat harga CPO dunia justru naik," ungkap Ade.
Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Aparat memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani.
"Kami tidak segan-segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Ade.**
