Jakarta, MI - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Penambahan dana tersebut diperlukan guna memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berkembang.
Usulan itu disampaikan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, usai mengikuti rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan/TNI untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan sebelumnya telah menetapkan pagu indikatif bagi Kemhan/TNI sebesar Rp139 triliun.
Setelah melakukan perhitungan berdasarkan skala prioritas dan perkembangan tugas di lapangan, Kemhan mengusulkan tambahan anggaran Rp195 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang diajukan untuk Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp334 triliun.
Meski demikian, Sjafrie mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal anggaran pertahanan pada 2027 sebenarnya jauh lebih besar, yakni sekitar Rp667 triliun. Angka itu dihitung berdasarkan instrumen pertahanan negara yang ideal.
"Kebutuhan sistem pertahanan negara terus bersifat dinamis dan mengalami peningkatan seiring perkembangan situasi global. Namun, kami tetap memperhatikan skala prioritas, dinamika tugas, serta arahan pemerintah terkait pagu indikatif," jelas Sjafrie.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran pertahanan tidak boleh dilihat sekadar sebagai angka pengeluaran, melainkan sebagai investasi kedaulatan. Menurutnya, sistem pertahanan memiliki peran layaknya sabuk pengaman negara.
Menurut Sjafrie, sistem pertahanan berfungsi sebagai safety belt yang mengamankan seluruh proses pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut juga ditujukan untuk menjamin kesiapan prajurit dalam menghadapi dinamika ancaman global maupun domestik, sekaligus mendukung peran aktif TNI dalam membantu program-program prioritas pemerintah di luar pertempuran.
Sjafrie menuturkan bahwa tambahan anggaran menjadi semakin penting mengingat cakupan tugas TNI saat ini terus berkembang. Prajurit TNI juga kini berperan langsung di tengah masyarakat, termasuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung penanggulangan bencana.
Ia mencontohkan bahwa keterlibatan TNI di lapangan kini juga terlihat dalam berbagai situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.
"TNI sekarang juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan, sarana, dan prasarana yang terdampak bencana alam, seperti di Papua dan beberapa tempat lainnya," kata Menhan.
