Jakarta, MI - Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 dalam rapat kerja bersama DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi salah satu yang mengajukan tambahan anggaran untuk 2027. Ia mengusulkan penambahan dana sebesar Rp1,59 triliun dari pagu indikatif Kementerian Perindustrian yang ditetapkan Rp2,04 triliun, sehingga total anggaran untuk tahun depan menjadi Rp 3,6 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk restrukturisasi mesin industri, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, hingga pengembangan sistem informasi industri.
"Karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Selain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian juga mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penambahan dana sebesar Rp22,43 triliun di luar pagu indikatif 2027 yang mencapai Rp23,23 triliun.
Menurut Amran, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya di sektor komoditas pangan strategis seperti gabah, jagung, kedelai, kelapa sawit, tebu, kopi, kelapa, kakao, pala, lada, susu, telur, dan daging.
"Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster PKPN yaitu klaster kedaulatan pangan," jelas Amran.
Permintaan tambahan anggaran juga diajukan Amran untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia mengusulkan tambahan dana sebesar Rp17,73 triliun dari pagu indikatif 2027 yang hanya Rp110,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional, dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar.
Dana tambahan ini, kata Ferry, diperlukan untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga pengembangan koperasi secara nasional.
"Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun," jelasnya.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengajukan tambahan anggaran yang cukup besar. Dari pagu indikatif sebesar Rp15,63 triliun, KKP mengusulkan tambahan dana mencapai Rp30 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Berikut daftar kementerian yang mengajukan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama DPR RI:
1. Kemenperin, tambah Rp1,59 triliun
2. Kementan, tambah Rp22,43 triliun
3. Kemenkop, tambah Rp1,35 triliun
4. Kementerian KKP, tambah Rp30 triliun
5. Kementerian UMKM, tambah Rp1,52 triliun
6. Kemenag, tambah Rp27,9 triliun
7. Kemenhan, tambah Rp195 triliun
8. Kementerian ATR/BPN, tambah Rp3,23 triliun
9. Kemensos, tambah Rp22,49 triliun
10. Kemendagri, tambah Rp6,27 triliun.
