Jakarta, MI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia pada 11-12 Juni 2026. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan masih mengalami kebakaran dan terus ditangani oleh tim gabungan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, salah satu kejadian yang menjadi perhatian saat ini adalah karhutla di Provinsi Jambi yang masih dalam proses penanganan.
"Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Provinsi Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan," ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Hingga 11 Juni 2026, luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Kebakaran tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota, yakni Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.
Kabupaten Sarolangun menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, yakni 42,4 hektare. Disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 27 April hingga 30 November 2026.
"Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau," kata Abdul.
Di Provinsi Riau, karhutla juga masih menjadi perhatian. Hingga 11 Juni 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai 15.220,34 hektare. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga akhir November.
Meski begitu, BNPB mencatat tidak ada penambahan signifikan luas lahan yang terbakar di Riau pada periode pelaporan terbaru. Penanganan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Sementara di Provinsi Aceh, karhutla di Kabupaten Nagan Raya hampir seluruhnya berhasil dipadamkan. Dari total 99 hektare lahan yang terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani. Sisanya masih dalam proses pendinginan untuk mencegah api kembali muncul.
Di Kabupaten Aceh Barat, proses pemadaman juga masih berlangsung di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.
"Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen," jelas Abdul.
Di Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar sejak awal 2026 hingga 11 Juni tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.
BNPB juga mencatat sejumlah daerah seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara masih berstatus siaga atau tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat upaya penanganan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Di sisi lain, sebagian wilayah mulai memasuki musim kemarau sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan meningkat.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi di wilayah rawan bencana.
"Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di lingkungan sekitar," kata Abdul.
Memasuki musim kemarau, kewaspadaan terhadap karhutla perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang mengalami peningkatan luas area terbakar.
BNPB menegaskan, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana. Langkah ini diperlukan untuk melindungi keselamatan masyarakat.
