Jakarta, MI - Pemerintah mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mendorong digitalisasi dalam penyaluran bansos agar lebih akurat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan Kemensos telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengevaluasi program tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa tingkat ketidaktepatan sasaran bansos cukup tinggi.
"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%," ujar Robben dalam agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).
Tercatat, 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako belum tepat sasaran. Selain itu, 43,17% bantuan pendidikan juga tidak tepat sasaran.
Untuk subsidi, ketidaktepatan sasaran juga cukup tinggi, yakni 60,57% pada bantuan gas elpiji 3 kilogram dan 58,6% pada subsidi listrik.
Robben menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan diperbaiki terlebih dahulu sebelum penyaluran dilakukan, karena masalah utama selama ini ada pada integrasi data.
Kini, pemerintah tengah mempercepat penerapan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.
Ia menambahkan, untuk pertama kalinya data kependudukan dari berbagai instansi kini terhubung dan dapat diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.
"Sebelumnya kan [data] terpisah-pisah. Sekarang data dilelebur," kata dia.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan percepatan Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial bisa benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang berhak.
"Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun," tutur Fifi.
Fifi mengatakan, Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung digitalisasi bansos.
"Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah," ungkap Fifi.
Fifi juga menjelaskan bahwa digitalisasi bansos diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi data penerima bantuan.
"Sekarang untuk memverifikasi data penduduk atau data warga itu kalau dengan digitalisasi ini waktunya lebih cepat," ucapnya.
Jika sebelumnya verifikasi bisa memakan waktu hingga 3 bulan, kini melalui Perlinsos Digital hanya memakan waktu 15 menit hingga 45 menit, termasuk masa sanggah.
Sementara itu, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan bahwa proses pendaftaran dalam Perlinsos Digital dilakukan secara inklusif dan menggunakan autentikasi biometrik.
Kemudian, masyarakat akan menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.
Andika menjelaskan, penerapan Perlinsos Digital dilakukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam penyaluran bansos. Selama ini, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.
Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu. "Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," kata Andika.
Saat ini, pemerintah memperluas uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota, termasuk Medan, Padang, hingga Surabaya.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital dapat diterapkan secara penuh pada kuartal IV/2026.
