Jakarta, MI– Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun kepada pemerintah dan DPR untuk memperkuat sarana serta prasarana peradilan di seluruh Indonesia.
Dana jumbo tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki rumah dinas hakim, merehabilitasi gedung pengadilan yang rusak, hingga meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan hukum bagi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat independensi dan profesionalisme lembaga peradilan, sekaligus menjawab berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini dinilai menghambat kinerja hakim dan aparatur pengadilan di daerah.
Berdasarkan pemetaan kebutuhan MA, masih banyak rumah dinas hakim yang kondisinya tidak layak huni, termasuk gedung pengadilan yang mengalami kerusakan berat maupun sedang. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar pelayanan hukum dapat berjalan lebih optimal dan berwibawa.
Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan serta rehabilitasi berbagai fasilitas peradilan yang tersebar di sejumlah wilayah, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Langkah MA mengajukan tambahan anggaran ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kesejahteraan hakim dan penguatan institusi peradilan. Dalam beberapa waktu terakhir, isu kualitas fasilitas kerja hakim menjadi sorotan setelah terungkap masih adanya rumah dinas yang tidak layak ditempati serta gedung pengadilan yang memerlukan renovasi mendesak.
MA menilai perbaikan infrastruktur bukan semata persoalan kenyamanan, melainkan bagian dari upaya menjaga marwah lembaga peradilan dan memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara profesional, independen, dan berintegritas.
Selain renovasi rumah dinas dan gedung pengadilan, tambahan anggaran tersebut juga diharapkan dapat mendukung modernisasi sarana peradilan, peningkatan kualitas layanan publik, serta memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.
Usulan penambahan anggaran Rp10,3 triliun itu selanjutnya akan dibahas bersama DPR dan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran negara. Jika disetujui, anggaran tersebut akan menjadi salah satu suntikan terbesar bagi sektor peradilan dalam beberapa tahun terakhir.**
