Jakarta, MI– Gelombang protes terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menguat. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi bertajuk "Menuju Indonesia Gagal" di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), dengan membawa sembilan tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski hujan mengguyur kawasan Senayan, massa tetap berdatangan secara bergelombang dan bergerak menuju kompleks parlemen untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam aksinya, mahasiswa secara khusus menagih janji pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Mereka menilai hingga kini masyarakat, terutama generasi muda, masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup.
"Kami menuntut pemerintah menepati janji membuka 19 juta lapangan kerja. Jangan biarkan janji kampanye hanya menjadi slogan politik," tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain isu ketenagakerjaan, mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran. Menurut mereka, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Aksi juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Massa meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM serta memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Mahasiswa turut mendesak pemerintah melakukan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN maupun APBD dengan memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Di bidang pendidikan, mereka menuntut pemerintah mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Menurut massa aksi, akses pendidikan berkualitas harus menjadi fokus negara untuk menjamin masa depan generasi muda Indonesia.
Tak hanya itu, demonstran juga menyuarakan penolakan terhadap praktik dwifungsi Polri dan meminta peningkatan transparansi serta akuntabilitas institusi kepolisian. Mereka menilai reformasi sektor keamanan harus tetap berjalan seiring penguatan demokrasi.
Tuntutan lain yang disampaikan meliputi percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemberantasan pertambangan ilegal, serta evaluasi pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.**
