Jakarta, MI– Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.
Keputusan ini diambil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program unggulan pemerintah tersebut.
Langkah penghentian sementara dilakukan di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas dapur, akurasi data penerima manfaat, hingga tata kelola program yang dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan masa libur sekolah akan dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi besar-besaran sebelum program kembali berjalan.
"Iya, setop sementara selama libur sekolah. Kami gunakan waktu ini untuk membenahi berbagai persoalan yang ada," ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, seluruh dapur MBG akan diperiksa untuk memastikan standar operasional, kebersihan, dan sistem pengolahan makanan telah sesuai dengan kaidah penyediaan gizi yang baik.
BGN menilai kualitas makanan tidak mungkin optimal apabila fasilitas dapur dan alur pengolahan makanan masih bermasalah.
"Kami ingin memastikan ketika anak-anak kembali masuk sekolah, seluruh dapur sudah lebih tertata dan siap memberikan layanan yang berkualitas," katanya.
Selain audit dapur, BGN juga melakukan pembenahan besar pada data penerima manfaat. Pemerintah saat ini sedang menyusun skema penajaman sasaran atau refocusing agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.
Dalam simulasi awal, pemerintah bahkan membuka kemungkinan memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat dari daftar MBG. Salah satu kelompok yang berpotensi dicoret adalah siswa SMA dari keluarga mampu yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas program.
BGN menegaskan fokus utama program akan diarahkan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini yang membutuhkan dukungan gizi secara langsung.
Kebijakan penajaman sasaran tersebut juga diperkirakan berdampak pada kebutuhan anggaran program. Saat ini pagu indikatif MBG tahun 2027 tercatat mencapai sekitar Rp270 triliun, namun angka tersebut berpotensi turun seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.
Tak hanya penerima manfaat, skema insentif bagi dapur MBG juga akan dievaluasi. Selama ini setiap dapur menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, nilai insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang diberikan.
Meski menghadapi berbagai kritik dan tuntutan penghentian program dari sejumlah kalangan, BGN memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap akan dilanjutkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
BGN menegaskan penghentian sementara selama libur sekolah bukanlah akhir dari program, melainkan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh agar MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.**
