Jakarta, MI– Pemerintah mengungkap adanya pembengkakan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun setiap bulan.
Kondisi tersebut dipicu melonjaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang jauh melampaui target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program MBG semula dirancang memiliki 21.000 titik dapur. Namun dalam perkembangannya, jumlah SPPG tercatat membengkak menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar perencanaan awal.
"Terjadi jual-beli titik SPPG. Target awal 21.000 titik, sekarang sudah menjadi 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan.
Lonjakan jumlah dapur tersebut dinilai berdampak langsung terhadap anggaran negara. Dengan asumsi insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, pemerintah memperkirakan terjadi tambahan pengeluaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
"Kalau ada tambahan 6.877 titik dan setiap titik mendapat Rp6 juta per hari, maka satu bulan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun. Itu pemborosan. Dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp12 triliun," tegasnya.
Tak hanya terjadi secara nasional, pembengkakan juga ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target sekitar 2.000 titik, jumlah SPPG di kawasan tersebut melonjak menjadi 8.617 titik. Bahkan, sebanyak 6.138 titik di antaranya disebut telah mengantongi surat keputusan resmi.
Temuan ini memicu langkah evaluasi besar-besaran terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah kementerian terkait kini melakukan penataan ulang untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Sejumlah opsi mulai dipertimbangkan, termasuk penutupan atau penghapusan titik-titik dapur yang dinilai bermasalah dan tidak sesuai kebutuhan. Langkah penertiban itu ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan ke depan.
"Ini yang akan diselesaikan. Kami membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menata kembali seluruh sistem yang ada," ujar Zulkifli Hasan.**
