Jakarta, MI– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana jumbo tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, pengadaan kendaraan listrik pelayanan publik, pembangunan infrastruktur kepolisian, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Wakil Kepala Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan pagu indikatif yang diberikan pemerintah kepada Polri sebesar Rp118 triliun masih jauh dari kebutuhan riil institusi.
“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal Polri sebesar Rp178 triliun, baru terpenuhi sekitar 66,4 persen,” ujar Dedi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Dedi, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM serta fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp184 triliun.
Akibatnya, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp66,1 triliun yang kini diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dipenuhi.
Dari total tambahan anggaran yang diusulkan, sebesar Rp4,5 triliun dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan personel, termasuk penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, kenaikan remunerasi hingga 80 persen, pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, serta penerimaan anggota baru pada 2027.
“Belanja pegawai diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan personel agar organisasi tetap berjalan optimal dalam menghadapi tantangan tugas ke depan,” kata Dedi.
Selain belanja pegawai, Polri juga mengajukan tambahan Rp20,9 triliun untuk belanja barang. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung operasional kepolisian, memperkuat tugas Bhabinkamtibmas, meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta menyiapkan pengamanan Pemilu 2029.
Tak hanya itu, anggaran juga akan menopang berbagai operasi kepolisian strategis seperti Operasi Damai Cartenz di Papua, Operasi Ketupat, Operasi Lilin, penanggulangan bencana, pengamanan VVIP, hingga berbagai agenda nasional dan internasional.
Porsi terbesar dari usulan tambahan anggaran berada pada belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan sarana pendukung pengisian daya, kendaraan khusus Korps Brimob, pembangunan ruang pelayanan khusus kepolisian, serta pembangunan dan peningkatan markas Polda, Polres, Polsek, hingga Polsubsektor di wilayah perbatasan.
Selain itu, Polri juga berencana memperluas pembangunan rumah dinas anggota guna meningkatkan kesejahteraan personel.
“Belanja modal juga diprioritaskan untuk pemenuhan alat material khusus (almatsus) Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2029,” ungkap Dedi.
Polri menegaskan bahwa penyusunan kebutuhan anggaran 2027 didasarkan pada dinamika strategis nasional maupun global yang semakin kompleks. Institusi kepolisian menilai stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
“Tujuannya untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mempersiapkan pengamanan Pemilu tahun 2029,” tegas Dedi.**
