Jakarta, MI– Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui tambahan pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan diberikan secara bulat oleh seluruh fraksi dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Keputusan tersebut menandai dimulainya tahap lanjutan pembahasan RAPBN 2027, sekaligus memastikan alokasi anggaran bagi kementerian-kementerian koordinator yang menjadi motor sinkronisasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memimpin langsung pengambilan keputusan setelah membacakan satu per satu besaran pagu anggaran yang diajukan pemerintah.
“Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?” tanya Said kepada peserta rapat.
Delapan fraksi yang hadir kompak menyatakan setuju. Bahkan Said sempat memastikan kembali sebelum mengetuk palu pengesahan.
“Benar setuju? Setuju semua?” ujarnya yang langsung disambut persetujuan peserta rapat.
Dalam keputusan tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk tujuh Kemenko mencapai lebih dari Rp3,1 triliun.
Rinciannya meliputi:
Kemenko Perekonomian: Rp664 miliar
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar
Kemenko Pangan: Rp509,3 miliar
Kemenko Politik dan Keamanan: Rp392,2 miliar
Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp304,1 miliar
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar
Dari seluruh alokasi tersebut, Kemenko Perekonomian memperoleh porsi terbesar, disusul Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Pangan.
Rapat turut dihadiri sejumlah menteri koordinator yang akan menggunakan anggaran tersebut pada tahun mendatang. Mereka antara lain Airlangga Hartarto, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Pratikno, serta Muhaimin Iskandar.
Persetujuan Banggar ini menjadi sinyal bahwa DPR dan pemerintah mulai mengunci arah kebijakan fiskal 2027. Setelah pagu disepakati, pembahasan RAPBN akan berlanjut pada tahap pendalaman program dan efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing kementerian.**
