Jakarta, MI - Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.
Menurut Febri, permintaan maaf yang berulang kali disampaikan oleh Darmawan Prasodjo setiap kali terjadi gangguan kelistrikan tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi pelanggan PLN.
"Setiap kali terjadi pemadaman listrik, Darmawan Prasodjo selalu menyampaikan permohonan maaf. Saat terjadi blackout di sejumlah wilayah Sumatera, beliau meminta maaf. Ketika blackout terjadi di Pulau Jawa, juga meminta maaf. Seolah-olah dengan permintaan maaf tersebut masalah PLN selesai," ujar Febri dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Febri menilai, sikap tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab penuh terhadap pelanggan listrik maupun pemerintah. Ia menegaskan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
"Permintaan maaf saja tidak cukup. Seharusnya ada langkah konkret, termasuk menghitung dan mengganti kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik," tegasnya.
Selain menyoroti persoalan pemadaman listrik, GSBK juga menyinggung kondisi keuangan PLN yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mengutip data yang disebut berasal dari Center for Budget Analysis (CBA), Febri menyatakan bahwa utang PLN pada tahun 2025 telah mencapai Rp804,2 triliun.
Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp736,4 triliun.
"Utang PLN terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami melihat tidak ada langkah yang efektif untuk menahan laju kenaikan utang perusahaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah," katanya.
Atas dasar itu, GSBK meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.
"Maka untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo segera mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan membuka penyelidikan terhadap kondisi utang perusahaan yang semakin membengkak," ujar Febri.
Hingga berita ini diturunkan, Dirut PLN Darmawan Prasodjo belum menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com. Darmawan yang merupakan caleg gagal PDI Perjuangan itu menjadi sorotan publik atas matinya listrik Jawa-Bali.
"Saya kira matinya listrik Jawa-Bali dan Sumatera akhir-akhir ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggungjawab Dirut Darmawan," ujar Sekjen Indonesia E-katalog Watch (INDECH) Order Gultom, Senin.
Ditengah keresahan publik atas naiknya harga bahan bakar minyak oleh pemerintah, Presiden Prabowo Subianto disarankan Order segera mencopot Dirut PLN Darmawan.
"Darmawan jangan jadi duri dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Listrik itu hak dasar rakyat yang seharusnya tak boleh dikelola secara serampangan," tandasnya.
Darmawan adalah eks caleg PDIP di dapil Jateng V tahun 2014 silam. Dia gagal lolos ke DPR karena kalah suara dari Puan, Aria Bima dan Rahmad Handoyo. PDIP mendapat 3 kursi di Jateng V. Darmawan lalu menggugat perolehan suara Rahmad Handoyo. Gugatan Darmawan dimenangkan oleh PDIP, Rahmad Handoyo dipecat.
Namun Rahmad tak diam saja. Dia menggugat ke Mahkamah Partai berlambang banteng moncong putih itu. Gugatan Rahmad pun diproses. Saat proses gugatan balik berlangsung, Darmawan masuk ke Istana menjadi Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.
Di saat yang sama, Puan ditunjuk menjadi Menko PMK dan meninggalkan 1 kursi kosong di DPR. Sesuai aturan, Puan harus digantikan oleh kader PDIP lainnya.[Lin]
