Jakarta, MI– Kematian tiga calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) selama proses Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) memicu alarm serius di Senayan.
DPR meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada lagi peserta yang menjadi korban dalam program tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Menurutnya, insiden meninggalnya tiga peserta merupakan peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.
"Peristiwa ini menjadi perhatian serius. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan, hingga pendampingan peserta agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.
Data Kementerian Pertahanan mencatat hingga saat ini sedikitnya tiga calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan meninggal dunia saat mengikuti tahapan rekrutmen dan pelatihan. Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap materi dan pola pelaksanaan latihan yang dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek fisik dan kemiliteran.
Hasanuddin menilai konsep pelatihan tetap penting untuk membentuk kedisiplinan peserta. Namun, materi yang bersifat militeristik seperti latihan fisik berat, baris-berbaris berkepanjangan, hingga aktivitas di bawah cuaca ekstrem perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan program.
Menurutnya, calon manajer koperasi lebih membutuhkan penguatan kapasitas manajemen, tata kelola usaha, kepemimpinan, dan pengelolaan ekonomi desa dibandingkan pelatihan fisik yang berlebihan.
"Tujuannya baik, mencetak manajer koperasi yang tangguh. Tetapi fokusnya harus pada kemampuan mengelola koperasi, bukan pada latihan fisik yang berisiko tinggi," katanya.
Selain materi pelatihan, DPR juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat sebelum peserta mengikuti kegiatan. Setiap calon peserta dinilai harus dipastikan memiliki kondisi fisik yang memadai untuk menjalani aktivitas lapangan dengan intensitas tinggi.
Senada dengan itu, anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, meminta pemerintah menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam menyusun sistem rekrutmen dan pelatihan ke depan.
Ia mengingatkan bahwa semangat membangun koperasi desa dan kampung nelayan tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan manusia. Program yang bertujuan mencetak penggerak ekonomi desa justru harus dibangun dengan standar perlindungan peserta yang kuat.
Meninggalnya tiga calon manajer dalam waktu berdekatan kini menjadi sorotan publik. DPR menegaskan evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar program strategis tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan peserta.
"Jangan sampai ada korban berikutnya. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar," tegasnya.**
