Jakarta, MI - Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial mulai September 2026 memunculkan tanda tanya soal nasib Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan keputusan terkait masa depan Kertajati sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura Indonesia dan InJourney mengumumkan Bandara Husein akan kembali melayani penerbangan komersial. Di saat yang sama, muncul kabar bahwa pengelolaan Bandara Kertajati akan dialihkan ke Kementerian Pertahanan.
Bandara di Kabupaten Majalengka itu disebut bakal menjadi pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk kawasan Asia.
Dedi mengatakan hingga kini belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan status komersial BIJB Kertajati.
"Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat," ujar Dedi di Bandung, Jumat (26/6/2026).
Meski belum diumumkan secara resmi, Dedi mengaku peluang pengelolaan Kertajati beralih ke Kementerian Pertahanan semakin besar.
"Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen," ungkapnya.
Namun, menurutnya masih ada sejumlah hal yang harus dirampungkan sebelum proses pengambilalihan dilakukan. Mulai dari status aset, utang pembangunan BIJB, hingga investasi yang telah digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana utang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya utang ke Bank Jateng, kan harus dihitung itu," kata Dedy.
"Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana," sambungnya.
Di sisi lain, Dedi memastikan rencana pengoperasian kembali Bandara Husein tidak akan berbenturan dengan pengembangan Kertajati.
"Nggak ada masalah kan nggak terganggu, nggak ada masalah," ucap Dedi.
Ia kembali menegaskan arah pengelolaan BIJB Kertajati memang semakin mengarah ke Kementerian Pertahanan. Meski begitu, keputusan finalnya masih menunggu pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
"Kalau itu (Kertajati) sudah kecenderungan memang dikelola oleh Kemenhan, sudah mendekati," pungkas Dedy.
