BREAKINGNEWS

Gaji Habis di Jalan, Guru Honorer Menanggung Beban yang Tak Pernah Dihitung Negara

Gaji Habis di Jalan, Guru Honorer Menanggung Beban yang Tak Pernah Dihitung Negara
Kesejahteraan guru dinilai tidak cukup diukur dari besaran gaji. Buruknya transportasi membuat guru kehilangan pendapatan, tenaga, bahkan mempertaruhkan keselamatan. Pemerintah didorong menghadirkan subsidi transportasi dan memperluas angkutan perintis demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Jakarta, MI – Wacana peningkatan kesejahteraan guru dinilai tidak boleh lagi berhenti pada besaran gaji dan tunjangan. Selama bertahun-tahun, negara dinilai masih menutup mata terhadap persoalan mendasar yang setiap hari menguras tenaga, waktu, bahkan keselamatan para pendidik, yakni akses transportasi yang layak.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan kesejahteraan guru memiliki hubungan langsung dengan kualitas sistem transportasi yang mereka gunakan setiap hari menuju sekolah.

Menurutnya, menjadi guru di Indonesia bukan hanya soal mengajar di ruang kelas, tetapi juga perjuangan menaklukkan kemacetan di kota besar hingga medan ekstrem di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

"Selama biaya dan risiko perjalanan masih harus ditanggung sendiri oleh guru, maka kesejahteraan mereka sesungguhnya belum pernah benar-benar terwujud," ujarnya saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Senin (29/6/2026).

Ironisnya, bagi ribuan guru honorer dengan penghasilan hanya sekitar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, biaya transportasi justru menjadi beban terbesar. Tidak sedikit yang harus menghabiskan 20 hingga 40 persen pendapatannya hanya untuk membeli bahan bakar atau membayar ojek karena tidak tersedia angkutan umum menuju sekolah.

Situasi lebih memprihatinkan dialami guru di wilayah kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur. Mereka harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menyewa speedboat maupun kendaraan darat dengan medan berat. Dalam banyak kasus, ongkos transportasi bahkan menghabiskan lebih dari separuh tunjangan daerah terpencil yang mereka terima.

Menurut Djoko, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru bukan hanya dipengaruhi nominal pendapatan, tetapi juga besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk tetap dapat menjalankan tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain, buruknya infrastruktur dan layanan transportasi juga berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Perjalanan panjang, kemacetan, hingga akses jalan rusak membuat banyak guru tiba di sekolah dalam kondisi kelelahan secara fisik maupun mental.

Akibatnya, energi mengajar, kreativitas menyusun materi, hingga kesabaran mendampingi peserta didik ikut terkuras bahkan sebelum proses belajar dimulai.

"Guru membutuhkan transportasi yang andal agar dapat tiba di sekolah dalam kondisi prima, bukan dalam keadaan kehabisan tenaga akibat perjalanan yang melelahkan," katanya.

Persoalan keselamatan juga menjadi perhatian serius. Di sejumlah daerah pedalaman, guru masih harus menyeberangi sungai menggunakan perahu sederhana atau melintasi jalan rusak yang membahayakan nyawa setiap hari.

Kondisi tersebut, menurut Djoko, bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan bentuk ketidakadilan terhadap profesi yang menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ia menilai negara harus hadir melalui pembangunan jalan yang layak, penyediaan angkutan perintis darat, laut, maupun udara, sehingga para guru tidak lagi hidup dalam kecemasan setiap kali berangkat mengajar.

Masalah konektivitas transportasi juga dinilai menjadi penyebab sulitnya pemerataan tenaga pendidik berkualitas ke daerah terpencil. Banyak guru berprestasi enggan ditempatkan di wilayah yang aksesnya sangat sulit karena harus menghadapi risiko tinggi dan keterisolasian.

Padahal, daerah dengan jaringan transportasi yang baik terbukti lebih mampu mempertahankan guru berkualitas. Mobilitas yang lancar memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan sosial lainnya.

Djoko mendorong pemerintah segera menerapkan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain meningkatkan kesejahteraan finansial guru, pemerintah juga perlu menghadirkan subsidi tarif transportasi publik bagi tenaga pendidik di perkotaan, sekaligus memperluas jaringan angkutan perintis ke wilayah 3TP.

"Kesejahteraan guru tidak boleh hanya dihitung dari angka di slip gaji. Negara juga harus memastikan mereka memiliki akses transportasi yang aman, terjangkau, dan manusiawi," tegasnya.

Menurutnya, guru yang tidak lagi dibebani biaya perjalanan tinggi, rasa cemas di jalan, maupun kelelahan akibat buruknya transportasi akan mampu memberikan kualitas pembelajaran yang jauh lebih baik.

"Memuliakan guru bukan hanya soal menaikkan gaji. Negara juga harus memastikan perjalanan mereka menuju sekolah aman, terjangkau, dan tidak menguras seluruh energi sebelum mereka berdiri di depan kelas. Sebab mencerdaskan bangsa dimulai dari memastikan para guru tiba di kelas dengan senyuman," pungkasnya. (wan)

Topik:

Adelio Pratama

Penulis

Video Terbaru

Gaji Habis di Jalan, Guru Honorer Menanggung Beban yang... | Monitor Indonesia