Jakarta, MI — Gelombang penunjukan purnawirawan TNI sebagai pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menuai sorotan.
Setelah tiga perusahaan tambang pelat merah dipimpin mantan perwira TNI AD, kritik pun mengemuka terkait arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan orang-orang dekatnya di kursi strategis perusahaan negara.
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menilai pola penunjukan tersebut semakin menguatkan kesan bahwa jabatan strategis BUMN lebih banyak dibagikan kepada lingkaran dekat Presiden dibandingkan mengedepankan kompetensi profesional di bidang bisnis dan korporasi.
"Penunjukan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Antam semakin menambah daftar purnawirawan TNI yang menduduki kursi dirut BUMN pada era Presiden Prabowo. Pertanyaannya, apa kehebatan mereka selain karena kedekatan dengan Prabowo atau pernah berada dalam lingkaran yang sama?" kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Senin (29/6/2026).
Fernando juga mempertanyakan rekam jejak Untung Budiharto yang pernah menjadi anggota Tim Mawar Kopassus pada periode 1997–1998. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan alasan pemerintah mengangkat figur dengan latar belakang kontroversial tersebut untuk memimpin perusahaan negara.
"Saya meragukan kemampuan mereka memimpin perusahaan sebesar BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, penerbangan, pangan, kesehatan maupun bidang usaha strategis lainnya. BUMN membutuhkan pemimpin dengan kompetensi bisnis, tata kelola perusahaan, dan pengalaman korporasi yang kuat, bukan semata-mata latar belakang militer," tegasnya.
Fernando juga mengkritik semakin banyaknya purnawirawan TNI yang ditempatkan sebagai komisaris maupun direksi BUMN. Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan kesan bahwa ruang jabatan publik semakin didominasi kalangan tertentu.
"Apakah jabatan yang mereka peroleh selama aktif di TNI belum cukup sehingga setelah pensiun kembali memperoleh posisi strategis yang bahkan berada di luar bidang keahlian mereka? Ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah terhadap sistem merit," ujarnya.
Ia menilai fenomena tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap profesionalisme BUMN apabila proses pengisian jabatan lebih didasarkan pada kedekatan politik daripada kapasitas.
"Bila pola ini terus berlangsung, publik akan menilai ambisi meraih kekuasaan hanya berujung pada praktik bagi-bagi jabatan kepada orang-orang di sekitar penguasa. Kepentingan rakyat akhirnya dipersepsikan hanya menjadi slogan, sementara yang diutamakan adalah loyalitas politik," pungkas Fernando.
Sebelumnya, tiga purnawirawan TNI AD resmi memimpin perusahaan BUMN sektor pertambangan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.
Untung Budiharto kembali dipercaya sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) melalui RUPST pada 10 Juni 2026. Sebelumnya ia juga telah ditunjuk sebagai direktur utama melalui RUPSLB pada 15 Desember 2025. Dalam riwayat militernya, Untung diketahui pernah menjadi anggota Tim Mawar Kopassus periode 1997–1998.
Selain Untung, Restu Widiyantoro kembali dipercaya memimpin PT Timah melalui RUPST pada 12 Juni 2026. Sementara Bambang Ismawan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bukit Asam melalui RUPST pada 11 Juni 2026 menggantikan Arsal Ismail.
Penunjukan ketiga purnawirawan tersebut memperpanjang daftar mantan perwira TNI yang mengisi posisi strategis di BUMN dan kembali memunculkan perdebatan mengenai profesionalisme, sistem merit, serta arah tata kelola perusahaan milik negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
