Jakarta, MI– Polemik latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kembali mengemuka. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkap sekitar Rp30 juta dari total biaya pelatihan setiap peserta dialokasikan khusus untuk kegiatan kemiliteran.
Hasanuddin menilai anggaran tersebut dapat dihemat apabila pemerintah menghapus komponen latihan militer dan mengalihkan fokus pelatihan sepenuhnya pada peningkatan kemampuan manajerial yang sesuai dengan tugas pengelola koperasi.
"Berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, sekitar Rp30 juta digunakan untuk latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," kata Hasanuddin.
Menurutnya, total biaya pelatihan mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta. Dengan menghapus latihan militer, negara berpotensi menghemat sekitar dua pertiga dari total anggaran pelatihan per orang.
Hasanuddin menjelaskan, jika skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang jumlahnya mencapai 35.476 orang, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliunan rupiah.
Ia menilai pelatihan calon manajer koperasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat kemampuan mengelola usaha, tata kelola keuangan, pemasaran, hingga pemberdayaan masyarakat, bukan justru didominasi latihan fisik bergaya militer.
"Tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha. Karena itu, materi pelatihan harus relevan dengan pekerjaan yang akan mereka jalankan," ujarnya.
Hasanuddin mengusulkan agar pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Koperasi. Sementara program serupa untuk Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus tidak membebani keuangan negara.**
