Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR , Amin Ak, mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen pembiayaan belanja pemerintah. Menurutnya, APBN harus bertransformasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.
Politisi PKS ini menilai perubahan paradigma pemerintah dari sekadar spending menjadi spending to invest merupakan langkah yang patut diapresiasi. Melalui pendekatan tersebut, APBN diharapkan berfungsi sebagai pengungkit investasi yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.
"Perubahan paradigma ini merupakan langkah positif. Namun, APBN sebagai instrumen investasi harus didukung tata kelola yang baik, penajaman prioritas, serta pelaksanaan yang efektif agar benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian nasional," kata Amin dikutip, Selasa (30/6/2026).
Ia menyoroti desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang mengandalkan pembiayaan APBN sekitar Rp625 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp2.178 triliun. Menurutnya, skema tersebut menunjukkan bahwa APBN mulai diposisikan sebagai katalis untuk mendorong masuknya investasi dari berbagai sumber pembiayaan.
Meski demikian, Amin mengingatkan banyaknya program prioritas berpotensi memecah fokus kebijakan. Karena itu, pemerintah diminta menyusun hierarki prioritas yang jelas berdasarkan besarnya dampak ekonomi, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta kecepatan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah perlu menentukan prioritas yang benar-benar memiliki multiplier effect tinggi, mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memberikan manfaat yang cepat dirasakan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Amin menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak lagi semestinya diukur hanya dari tingginya tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama harus bergeser pada capaian hasil atau outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan APBN harus tercermin dari meningkatnya investasi, tumbuhnya industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas, serta menurunnya angka kemiskinan. Karena itu, setiap program harus memiliki indikator outcome yang jelas dan terukur sehingga efektivitas belanja negara dapat dievaluasi secara objektif," tegasnya.
Terkait besarnya porsi pembiayaan non-APBN dalam PKPN 2027, Amin mengingatkan bahwa target tersebut hanya dapat direalisasikan apabila pemerintah mampu menghadirkan proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan menarik bagi investor.
"Keberhasilan menarik pembiayaan non-APBN sangat bergantung pada kepastian hukum, tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta tersedianya investor pipeline yang kuat. Tanpa itu, target pembiayaan akan sulit tercapai," katanya.
Amin juga meminta pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai salah satu fokus utama APBN 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperkuat daya saing sektor manufaktur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sekaligus memperbesar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, ia menilai efisiensi belanja negara harus diikuti dengan pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan vokasi, hilirisasi industri, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Amin mengingatkan pentingnya menjaga fleksibilitas APBN agar tetap memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menghadapi berbagai risiko.
"APBN 2027 harus menjadi instrumen strategis yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor-sektor produktif, membuka lapangan kerja, sekaligus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
