Jakarta, MI– Ramainya kritik di media sosial terkait pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di kawasan hutan, pegunungan, tambak hingga pesisir pantai mendapat tanggapan langsung dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan lokasi koperasi tersebut dipilih sesuai fungsi utamanya sebagai penyerap hasil produksi masyarakat, bukan sebagai pusat perbelanjaan.
Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih memang dirancang mendekati sumber produksi agar mampu menjadi offtaker bagi hasil pertanian, perikanan, dan komoditas desa.
"Banyak yang bilang, kok Koperasi Desa Merah Putih ada di gunung, ada di pantai. Ya memang di situ tempatnya, karena dia melayani kepentingan desa sebagai offtaker. Dia bukan supermarket," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
Ia menjelaskan, koperasi tersebut nantinya tidak hanya berfungsi membeli hasil produksi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah di tingkat desa.
Penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, alat pertanian, hingga traktor akan dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Skema itu diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran sekaligus dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Kopdes Merah Putih sebagai instrumen pengendali harga pangan. Saat harga komoditas melonjak di suatu daerah, operasi pasar akan disalurkan melalui koperasi agar distribusi lebih terkendali dan mengurangi potensi penyimpangan.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai polemik mengenai lokasi Kopdes Merah Putih tidak mencerminkan kondisi secara keseluruhan. Berdasarkan evaluasi pemerintah, jumlah koperasi yang dipersoalkan karena berada di lokasi yang dianggap kurang ideal tidak sampai 10 titik dari puluhan ribu koperasi yang tengah dibangun.
"Jumlahnya saya sudah hitung, kurang dari 10 dari yang sering kami baca di media sosial," kata Ferry.
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik sekitar 30.000 Kopdes Merah Putih selesai pada Agustus 2026. Saat ini sekitar 14.000 koperasi telah rampung dibangun, sementara sekitar 20.000 lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Ferry menegaskan penentuan lokasi pembangunan tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah pusat. Seluruh titik pembangunan telah melalui musyawarah bersama masyarakat desa dan kepala desa sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Meski demikian, pemerintah memastikan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah lokasi yang menjadi sorotan publik. Jika ditemukan lokasi yang memang dinilai kurang sesuai, evaluasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat desa untuk mencari solusi terbaik.
Dengan penjelasan tersebut, pemerintah berharap polemik mengenai lokasi Kopdes Merah Putih dapat dipahami secara utuh. Program ini ditegaskan bukan dibangun untuk mengejar lokasi yang strategis secara komersial, melainkan untuk mendekatkan layanan, menyerap hasil produksi masyarakat desa, memperkuat distribusi bantuan pemerintah, serta menjaga stabilitas pangan di daerah.**
