Jakarta, MI– Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Serangan yang berujung pada pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA) dan tewasnya pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, dipastikan akan ditindak melalui proses penegakan hukum yang tegas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengecam keras aksi tersebut yang dinilai tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga mengancam jalur transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.
"Pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua," tegas Djamari dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Djamari, pemerintah akan terus mendorong aparat TNI dan Polri mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus memburu para pelaku. Selain penegakan hukum, pemerintah juga memperkuat pengamanan terhadap penerbangan perintis agar pelayanan publik dan distribusi logistik di Papua tetap berjalan aman.
"Kemenko Polkam akan terus mendorong proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku," ujarnya.
Insiden berdarah itu terjadi pada Kamis (2/7/2026) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Dalam peristiwa tersebut, pesawat Pilatus milik PT AMA dibakar setelah sebelumnya ditembaki, sementara pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas akibat serangan tersebut. Tujuh penumpang dilaporkan selamat.
Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas penembakan pilot dan pembakaran pesawat. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan aksi itu dilakukan karena pesawat dianggap melanggar ultimatum yang melarang penerbangan sipil memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai zona operasi.
TPNPB juga menuduh pesawat sipil kerap digunakan untuk mengangkut personel dan logistik militer ke wilayah pedalaman Papua. Mereka mengklaim pesawat menjadi sasaran saat melintas di kawasan yang mereka nyatakan sebagai daerah operasi.
Pemerintah menegaskan serangan terhadap penerbangan sipil tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Selain menghilangkan nyawa, aksi tersebut dinilai mengancam keselamatan warga sipil serta mengganggu distribusi layanan dasar bagi masyarakat Papua yang selama ini sangat bergantung pada transportasi udara.**
