Jakarta, MI - Sebelum pemerintah mengambil sikap terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia dan TikTok, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta. Langkah ini dilakukan agar keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada kondisi sebenarnya, bukan hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.
"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," ujar Said Iqbal, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital tidak bisa disamakan dengan industri manufaktur. Karakteristik bisnis berbasis platform memiliki tantangan tersendiri sehingga setiap dugaan PHK perlu dikaji secara menyeluruh.
"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," katanya.
Said Iqbal menegaskan, apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Jika persoalan PHK dipicu oleh perubahan pasar, transformasi model bisnis, atau tekanan ekonomi yang berdampak pada kinerja perusahaan, maka penyelesaiannya harus mengedepankan dialog yang melibatkan semua pihak.
"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," jelas Said Iqbal.
Ia menambahkan, pendekatan dialog yang difasilitasi pemerintah bukanlah hal baru. Model penyelesaian tersebut telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial dan dinilai mampu mencegah gelombang PHK terhadap ribuan pekerja.
"Pengalaman kami menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik. Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu langsung dengan pekerja Tokopedia dan TikTok bersama jajaran Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang berkembang.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah selalu hadir dalam melindungi hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan dunia usaha tetap kondusif.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku," pungkas Said Iqbal.
