Jakarta, MI - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menyusut pada 2027. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan alokasi dana program unggulan tersebut turun dari Rp268 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp174 triliun.
"Kalau MBG, pasti turun," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Said, proyeksi itu didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan program. Ia menilai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan hanya sekitar 21 ribu titik, bukan 27 ribu seperti yang sempat diperhitungkan sebelumnya.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," jelasnya.
Selain itu, ia memperhitungkan adanya anggaran kesehatan di luar pos pendidikan yang juga menyasar penerima manfaat MBG, seperti penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Dengan skema tersebut, Said meyakini kebutuhan anggaran tidak akan melebihi Rp174 triliun.
Meski nilainya lebih kecil, Said menegaskan penurunan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas program. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan tata kelola berjalan baik dan asupan gizi yang diterima anak sekolah maupun ibu hamil tetap terjaga.
"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," katanya.
Ia mengakui selisih anggaran dari Rp268 triliun menjadi Rp174 triliun memang cukup besar. Namun, besaran final anggaran MBG 2027 baru akan diputuskan dalam pembahasan bersama pemerintah dan dijadwalkan disahkan pada September mendatang.
"Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah," ucap Said.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang, palunya juga nggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," tandasnya.
