Jakarta, MI - Pengelolaan APBN tidak cukup hanya dinilai dari tingginya angka penyerapan anggaran. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, ukuran utama keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, saat membacakan Pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Menurut Anis, APBN harus menjadi instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar besarnya realisasi belanja pemerintah.
"APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, dan membaiknya kualitas pelayanan publik," ujar Anis.
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Catatan pertama berkaitan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp2.765 triliun atau 92,01 persen dari target dinilai masih menunjukkan tantangan dalam menjaga kinerja penerimaan negara.
Anis mengungkapkan, penerimaan negara turun sekitar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio pajak (tax ratio) hanya mencapai 9,31 persen, masih berada di bawah target sebesar 10,45 persen.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perpajakan masih harus diperkuat. Pemerintah perlu meningkatkan integritas sistem perpajakan, memperluas basis pajak, menyempurnakan administrasi perpajakan, serta meningkatkan efektivitas penerimaan negara agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan," katanya.
Fraksi PKS juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan fiskal. Menurut Anis, meningkatnya defisit APBN dan beban utang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Realisasi defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding target awal sebesar 2,53 persen. Sementara itu, defisit keseimbangan primer melebar menjadi Rp155,94 triliun, jauh di atas target Rp63,33 triliun.
"Defisit keseimbangan primer yang semakin besar menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar kesinambungan fiskal tetap terjaga dan beban keuangan negara tidak semakin berat di masa mendatang," tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS menilai efektivitas belanja negara senilai Rp3.435 triliun perlu terus ditingkatkan agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas layanan publik.
PKS mengapresiasi realisasi anggaran bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun demikian, Fraksi PKS menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai Rp656 triliun atau sekitar 19,11 persen dari total belanja negara.
"Konstitusi telah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Amanat tersebut harus dipenuhi secara konsisten karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Anis.
PKS juga menyampaikan keprihatinan atas menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah diminta memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal, termasuk kewajiban kontinjensi yang berasal dari jaminan utang BUMN maupun berbagai program jaminan sosial.
Menutup pandangan Fraksi PKS, Anis menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut merupakan bentuk komitmen partainya untuk mendorong tata kelola APBN yang semakin sehat, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Kami berharap seluruh catatan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Dengan demikian, setiap rupiah uang negara benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta memperkuat perekonomian nasional," pungkasnya.
