Jakarta, MI - Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendadak menjadi sorotan di tengah pusaran kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Polemik bermula setelah Raja Juli mengungkap pernah menerima sebuah amplop dari Suhardiman usai pertemuan resmi di Kementerian Kehutanan.
Meski mengaku telah mengembalikan amplop tersebut sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkahnya baru dilaporkan ke lembaga antirasuah beberapa hari setelah OTT berlangsung sehingga memicu perdebatan publik.
Kasus ini bermula dari audiensi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli mengatakan, usai pertemuan ia baru mengetahui Suhardiman meninggalkan sebuah amplop yang diselipkan di dalam map.
Merasa tidak berhak menerima pemberian tersebut, Raja Juli mengaku langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop kepada Suhardiman. Namun, proses pengembalian baru terlaksana pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi setelah surat tugas dan koordinasi administrasi diselesaikan.
Perkara berkembang setelah KPK menangkap Suhardiman dalam operasi tangkap tangan pada 29-30 Juni 2026. Selain mengusut dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bahkan, KPK menduga Suhardiman mengumpulkan uang dari ratusan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan.
Pada 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada Direktorat Gratifikasi KPK. Laporan itu kini masih dalam proses verifikasi. Sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR dan penyidik KPK, mempertanyakan prosedur yang ditempuh karena pengembalian gratifikasi dilakukan langsung kepada pemberi, bukan lebih dulu dilaporkan kepada KPK sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan antikorupsi.
Profil Raja Juli Antoni
Di tengah sorotan tersebut, Raja Juli Antoni merupakan salah satu tokoh politik yang memiliki rekam jejak panjang di dunia aktivisme, akademik, hingga pemerintahan.
Pria kelahiran Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977 itu merupakan putra Raja Ramli Ibrahim, tokoh Muhammadiyah di Riau. Pendidikan menengah ia tempuh di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, sebelum melanjutkan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Karier akademiknya berlanjut ke luar negeri. Raja Juli meraih gelar magister di University of Bradford, Inggris, melalui beasiswa Chevening. Ia kemudian menyelesaikan program doktor di University of Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship.
Sebelum aktif di pemerintahan, Raja Juli dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah dan pernah menjabat Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 2000–2002. Ia juga memimpin sejumlah lembaga kajian, seperti Maarif Institute dan The Indonesian Institute.
Karier politiknya dimulai pada 2015 saat menjadi salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sejak awal berdirinya partai tersebut, Raja Juli menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI.
Di pemerintahan, pada 2022 ia dipercaya menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia juga sempat menjadi Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), sebelum akhirnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.
Kini, perjalanan politik Raja Juli menghadapi ujian baru. Meski belum berstatus tersangka maupun saksi dalam perkara yang menjerat Suhardiman Amby, polemik amplop tersebut membuat namanya ikut terseret dalam pusaran penyidikan. KPK pun masih memverifikasi laporan gratifikasi yang disampaikannya dan membuka peluang meminta keterangan Raja Juli apabila diperlukan dalam proses hukum yang sedang berjalan.
