Jakarta, MI - Pemerintah dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan fiskal pada semester pertama 2026.
Selain tekanan ekonomi global, tingginya beban pembayaran utang disebut semakin membatasi ruang fiskal untuk membiayai investasi produktif yang dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Kamrussamad saat menjadi pembicara dalam acara Dialektika Demokrasi bertema Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, evaluasi kinerja ekonomi semester pertama menjadi sangat penting menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 oleh Badan Pusat Statistik pada awal Agustus mendatang.
Kamrussamad menjelaskan, tantangan pertama berasal dari situasi ekonomi global, terutama lonjakan harga energi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 615 ribu barel per hari.
"Ketergantungan terhadap impor energi masih sangat tinggi. Kondisi ini membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Karena itu, penguatan ketahanan energi harus menjadi prioritas agar tekanan eksternal tidak terus membebani APBN," ujar Kamrussamad.
Selain faktor eksternal, ia juga menyoroti kualitas penerimaan negara yang dinilai belum sepenuhnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan hasil pengawasan DPR, Kamrussamad menemukan adanya praktik percepatan pembayaran pajak oleh sejumlah kantor pelayanan pajak untuk mengejar target penerimaan tahun berjalan.
Menurutnya, langkah tersebut memang dapat meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, namun tidak mencerminkan terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Penerimaan negara tidak cukup hanya didorong melalui percepatan pembayaran pajak. Yang jauh lebih penting adalah melahirkan aktivitas ekonomi baru yang mampu memperluas basis penerimaan negara secara berkesinambungan," katanya.
Di sisi belanja negara, Kamrussamad mengungkapkan APBN 2026 diperkuat melalui 10 Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai sekitar Rp182 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat pembangunan desa, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan sektor pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Ia berharap realisasi berbagai program tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, perhatian utama DPR tetap tertuju pada struktur pembiayaan APBN yang masih didominasi pembayaran utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp477 triliun, sedangkan pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.
"Komposisi ini belum ideal. Semestinya porsi pembiayaan investasi jauh lebih besar dibanding pembayaran utang sehingga pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas nasional," tegasnya.
Kamrussamad juga mengingatkan bahwa total utang pemerintah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, dari sekitar Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
Di sektor keuangan, ia menilai kebijakan makroprudensial yang dijalankan pemerintah bersama Bank Indonesia mulai memberikan dampak positif. Penurunan biaya dana perbankan dinilai mampu mendorong pertumbuhan kredit, baik untuk dunia usaha maupun konsumsi masyarakat.
Namun demikian, Kamrussamad menekankan agar penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM terus diperluas sehingga manfaat pelonggaran likuiditas benar-benar dirasakan sektor produktif.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang memberikan insentif bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, serta program strategis pemerintah.
Tak hanya itu, DPR juga menyoroti kualitas belanja negara yang dinilai masih perlu diperbaiki. Kamrussamad menegaskan pemerintah harus memperkuat tata kelola anggaran agar kebocoran dan penyalahgunaan dana APBN tidak terus berulang.
"Semangat spending better harus benar-benar diwujudkan. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujarnya.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, DPR turut mendorong percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai wilayah.
Menurut Kamrussamad, kawasan industri di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah telah menunjukkan perkembangan positif, sementara kawasan ekonomi khusus lainnya masih membutuhkan percepatan investasi.
Ia optimistis optimalisasi 25 kawasan ekonomi khusus dan puluhan kawasan industri di berbagai daerah akan mampu menarik investasi baru, memperkuat sektor manufaktur, membuka lapangan kerja formal, sekaligus meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
