Jakarta, MI – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, kembali memicu peringatan keras agar para kepala daerah memperkuat integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Partai NasDem menilai kasus tersebut merupakan pengulangan praktik korupsi yang terus berulang di daerah.
Kapoksi Fraksi NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mengatakan dugaan pemerasan yang dilakukan kepala daerah terhadap bawahannya bukanlah kasus baru. Menurutnya, pola serupa telah berulang dalam sejumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama ini.
"Saya kira, kasus pemerasan atasan (kepala daerah) ke bawahan bukan yang pertama. Ini semacam pengulangan dari cerita-cerita OTT KPK yang pernah terjadi," kata Ujang Bey, Sabtu (11/7/2026).
Ujang menegaskan, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi seharusnya menjadi peringatan serius bagi seluruh pejabat daerah untuk menjaga integritas. Ia menilai upaya pencegahan korupsi paling efektif dimulai dari kemampuan seorang pemimpin mengendalikan dirinya sendiri.
"Kejadian tersebut harusnya membuat para kepala daerah mawas diri dan mampu mengendalikan hasrat tidak baiknya. Artinya, pencegahan terbaik harus dimulai dari kontrol diri sendiri," ujarnya.
Menurut Ujang, KPK selama ini telah berulang kali memberikan kajian dan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, masih ada daerah yang dinilai belum menjalankan rekomendasi tersebut secara optimal.
"Saya kira, penegak hukum seperti KPK sudah melakukan kajian maupun memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah bagaimana sistem pencegahan penyalahgunaan wewenang bisa dijalankan dengan baik," katanya.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan internal hanya akan membuka ruang bagi praktik korupsi untuk kembali terulang.
"Barangkali ada yang abai dalam menjalankannya. Jika itu tidak diindahkan dalam bentuk sistem pengawasan internal yang ketat, saya rasa ini akan menjadi semacam 'deja vu hukum'," tegas Ujang.
Sebelumnya, KPK menetapkan OTT di Kabupaten Sukoharjo terkait dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah. Dalam operasi tersebut, sembilan orang diamankan dari wilayah Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri sebelum dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh bupati terhadap jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," ujar Budi Prasetyo.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK dan kembali menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pengawasan serta integritas pejabat publik menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi di daerah.**
