Jakarta, MI– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret mengatasi kekurangan guru yang terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pembukaan formasi guru dalam jumlah besar tidak akan menyelesaikan persoalan apabila kesejahteraan tenaga pendidik masih diabaikan.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan profesi guru akan semakin ditinggalkan apabila negara tidak mampu memberikan jaminan penghasilan dan perlindungan sosial yang layak. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan dunia pendidikan nasional.
"Orang akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya diabaikan. Maka, hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial menjadi poin krusial yang wajib dipenuhi agar masyarakat kembali tertarik menekuni profesi ini," tegas Esti.
Esti mengungkapkan, persoalan kekurangan guru kini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga melanda wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masih mengalami kekurangan sekitar 1.600 guru di tingkat provinsi.
Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan krisis tenaga pendidik telah memasuki fase yang mengkhawatirkan sehingga pemerintah harus segera membuka formasi guru berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
"Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pendidikan saja, untuk tingkat provinsinya masih kekurangan 1.600 guru. Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.
Komisi X DPR juga berencana meminta data resmi mengenai jumlah guru yang mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana rendahnya kesejahteraan memicu berkurangnya minat masyarakat memilih profesi guru.
Selain itu, Esti menilai kebijakan pendidikan tidak bisa disamaratakan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Menurutnya, karakteristik geografis yang berbeda membutuhkan pendekatan dan regulasi yang lebih fleksibel.
"Di daerah 3T, kita tidak bisa menuntut jumlah murid per kelas sama dengan daerah normal. Bisa jadi satu kelas hanya berisi tiga siswa karena lokasinya yang sangat terpencil. Oleh sebab itu, penanganan daerah 3T harus diberikan kekhususan," katanya.**
