Jakarta, MI - Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan silaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepolisian, kejaksaan, dan TNI tetap bersatu dalam menjaga stabilitas penegakan hukum di tengah sorotan publik terhadap kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Nasir mengatakan, pertemuan tiga pimpinan institusi negara itu tidak sekadar bersifat seremonial atau simbolis. Lebih dari itu, komunikasi langsung antarpimpinan dinilai mampu meredam berbagai spekulasi mengenai hubungan antarpenegak hukum yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
"Meskipun ada yang memandang silaturahmi tersebut hanya bersifat simbolik, saya melihat langkah itu sangat penting untuk mencairkan suasana yang sempat memanas. Pertemuan ini bukan sekadar menjadi 'pendingin', tetapi juga menunjukkan bahwa institusi alat negara harus tetap bersatu dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan beradab," kata Nasir Djamil, Selasa (14/7/2026).
Politisi asal Aceh itu menilai situasi sebelumnya sempat memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat, terutama setelah muncul pemberitaan mengenai anggota TNI yang berjaga di rumah Febrie Adriansyah serta kedatangan sejumlah personel ke Polda Metro Jaya.
Menurut Nasir, apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa komunikasi yang baik antarinstansi, maka berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah hubungan antarlembaga penegak hukum.
"Keadaan seperti itu jika dibiarkan membeku tentu akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melihat kepolisian, kejaksaan, dan TNI berada dalam situasi yang tidak harmonis, ibarat api dalam sekam. Karena itu, langkah Kapolri mengambil inisiatif bertemu langsung dengan Jaksa Agung dan Panglima TNI patut diapresiasi," ujarnya.
Nasir menambahkan, langkah cepat Kapolri juga berhasil meredam berbagai spekulasi liar yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan adanya gesekan antarpenegak hukum.
"Dalam waktu singkat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil inisiatif untuk mendinginkan suasana yang sempat memanas. Tindakan bertemu dan berdialog secara langsung telah menutup berbagai spekulasi liar mengenai adanya gesekan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI. Yang terlihat justru komitmen bersama untuk menjaga sinergi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," tegasnya.
Meski demikian, Nasir mengingatkan agar proses hukum terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah tetap dijalankan secara objektif, transparan, profesional, dan berintegritas sehingga mampu menjaga kepercayaan publik.
"Proses hukum yang sedang berjalan harus benar-benar mengedepankan objektivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas. Banyak kelompok masyarakat berharap penanganan perkara ini, termasuk koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun," katanya.
Ia mengakui, kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut telah memunculkan pesimisme di sebagian masyarakat terhadap rasa keadilan. Oleh sebab itu, seluruh aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang kuat agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Di akhir keterangannya, Nasir juga meminta Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penegakan hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
"Presiden perlu mencari akar persoalan yang terjadi sekaligus menawarkan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang. Kekuasaan yang dimiliki aparat penegak hukum harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat, independen, dan efektif sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan masyarakat," tutupnya.
