Jakarta, MI - Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan tersebut tidak lazim dan memunculkan dugaan adanya intervensi terhadap proses penegakan hukum.
"Langkah yang diambil Kejagung adalah kebijakan yang tidak lazim. Ini patut dicurigai sebagai adanya intervensi agar penyelidikan dugaan korupsi MBG dihentikan," ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Ia mengaitkan kebijakan itu dengan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri.
Menurut dia, sejak saat itu ruang intervensi terhadap penanganan perkara menjadi terbuka.
"Setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, pintu intervensi terhadap Kejaksaan menjadi terbuka untuk menekan agar penyelidikan MBG segera dihentikan," katanya.
Uchok juga menilai Febrie merupakan salah satu jaksa yang berani menangani perkara besar, termasuk dugaan korupsi dalam Program MBG.
"Febrie Adriansyah itu orang hebat. Dia berani menghadapi kepolisian dan membuka dugaan korupsi MBG meski akhirnya jabatan Jampidsus dicopot dan kemudian dijadikan tersangka," imbuhnya.
Tak hanya itu, Uchok turut menyinggung perkara yang menjerat Febrie. Menurut pandangannya, dugaan pelanggaran tersebut berbeda dengan praktik yang selama ini terjadi di institusi lain.
"Febrie Adriansyah memang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi yang diambil, menurut saya, berasal dari orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum," ungkapnya.
Uchok juga melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, praktik penegakan hukum masih menyisakan persoalan yang berdampak pada masyarakat kecil.
"Kalau di kepolisian, yang menjadi korban justru orang miskin dan kaum duafa. Itu yang saya kritik," pungkasnya.
