Jakarta, MI– Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pembangunan transportasi nasional yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada pembangunan jalan.
Menurutnya, pemerintah harus mengubah arah kebijakan dengan menjadikan kereta api sebagai tulang punggung transportasi nasional karena lebih efisien, aman, ramah lingkungan, sekaligus mampu menggerakkan perekonomian.
Kritik tersebut disampaikan Ijeck dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dihadiri Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono. Dalam forum itu, Ijeck meminta agar anggaran pembangunan perkeretaapian diperkuat dan difokuskan pada perluasan jaringan rel yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kita semua tahu dan menyadari bahwa kereta api adalah angkutan yang paling efektif, paling efisien, saya kira juga paling aman dan paling ramah lingkungan," tegas Ijeck, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, negara-negara maju justru menjadikan kereta api sebagai moda transportasi utama. Ia mencontohkan Singapura yang terus memperluas jaringan kereta massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, serta polusi udara.
Namun kondisi di Indonesia justru sebaliknya. Ijeck menilai anggaran pembangunan lebih banyak diarahkan untuk pembangunan jalan dibandingkan pengembangan jaringan rel.
"Negara-negara maju mengunggulkan kereta api. Lihat saja Singapura, jaringan kereta apinya terus diperluas. Tapi kita justru kebanyakan anggarannya untuk pembangunan jalan. Alasannya selalu anggaran tidak cukup atau pembangunan tidak selesai," kritiknya.
Ijeck menegaskan pembangunan infrastruktur harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sorotan utama ia arahkan ke Sumatera Utara yang menurutnya justru mengalami kemunduran dalam jaringan perkeretaapian. Padahal, sejak era kolonial Belanda wilayah tersebut memiliki jalur rel yang jauh lebih luas dibandingkan kondisi saat ini.
"Di Sumatera Utara, zaman Belanda jalur kereta api jauh lebih banyak daripada sekarang. Sekarang malah berkurang. Banyak jalur rel yang sudah dipenuhi rumah-rumah warga. Padahal itu jalur yang sangat strategis untuk menunjang perekonomian," ujarnya.
Ijeck juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan konektivitas menuju kawasan-kawasan ekonomi strategis. Ia menyebut Pelabuhan Kuala Tanjung sudah memiliki jalur kereta api, tetapi pemanfaatannya masih terbatas untuk angkutan barang dan belum berkembang maksimal.
Ia mengapresiasi rencana pembangunan jalur hingga Kota Pinang, namun meminta Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak menghentikan proyek tersebut di titik itu.
"Saya lihat sudah masuk anggaran sampai Kota Pinang. Ini baik, tetapi jangan berhenti di sana. Kalau bisa diteruskan sampai Riau karena manfaat ekonominya akan jauh lebih besar," katanya.
Ijeck juga menyoroti jalur rel menuju Aceh Tamiang yang pernah aktif pada masa lalu. Menurutnya, jaringan tersebut seharusnya dihidupkan kembali karena dapat membuka konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera.
Selain itu, ia menilai jalur menuju Pelabuhan Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat juga harus menjadi perhatian pemerintah karena memiliki potensi besar untuk mendukung distribusi barang, sektor perikanan, hingga aktivitas pembangkit listrik.
"Jalur kereta sampai Aceh Tamiang itu sudah ada sejak zaman Belanda. Kenapa tidak dilanjutkan? Sekarang kereta di Sumtra utara hanya sampai Binjai. Padahal ada Pelabuhan Pangkalan Susu, ada sektor perikanan, ada pembangkit listrik. Jalur relnya sudah tersedia, tetapi tidak diaktifkan. Dulu sempat akan dilanjutkan, sekarang bagaimana kelanjutannya kita juga tidak tahu," tegasnya.
Di hadapan Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Ijeck meminta pemerintah tidak lagi memandang pembangunan kereta api sebagai proyek pelengkap, melainkan sebagai investasi strategis yang mampu mengurangi biaya logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
"Tolong dengan anggaran yang ada diupayakan untuk pengembangan kereta api. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menyangkut kebutuhan masyarakat dan masa depan perekonomian Indonesia," pungkasnya.**
