Semarang, MI– Polemik lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Ia menilai pemerintah berada dalam posisi serba salah karena apa pun lokasi yang dipilih selalu menuai kritik.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono menyusul langkah Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tengah mendata sejumlah Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah yang diduga berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Meski mengaku belum memantau secara rinci hasil pendataan tersebut, Sudaryono menegaskan pembangunan seharusnya menghindari lahan sawah apabila masih tersedia lokasi lain yang lebih layak.
"Kalau memang tidak bisa dihindarkan, sebisa mungkin pembangunan dilakukan di tempat yang bukan sawah," kata Sudaryono usai membuka Rembuk Petani Tebu Rakyat di Semarang.
Namun, menurutnya, persoalan lokasi Kopdes tidak sesederhana yang dipersepsikan publik. Ia mengatakan setiap pilihan lokasi selalu memunculkan kritik.
"Ini kan susah. Dibikin di sawah salah, begitu dibikin di tempat yang bukan sawah dibilang sepi, enggak ada orang. Jadi serba salah," ujarnya.
Sudaryono menjelaskan, penempatan bangunan Kopdes Merah Putih bukan ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan merupakan hasil musyawarah masyarakat desa bersama anggota koperasi. Karena itu, ia meminta publik melihat persoalan tersebut secara lebih objektif.
"Semua lokasi Kopdes itu merupakan hasil kesepakatan warga desa dan anggota koperasi. Bukan maunya saya, bukan maunya Pak Menteri, apalagi keputusan sepihak pemerintah pusat," tegasnya.
Terkait dugaan alih fungsi lahan pertanian, Sudaryono mengakui regulasi memang membuka ruang penggunaan lahan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, ia menekankan pemanfaatan lahan produktif harus menjadi pilihan terakhir agar ketahanan pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, Sudaryono memastikan pemerintah terus memperkuat sinergi antara sektor pertanian dan koperasi. Menurutnya, dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah membantu meningkatkan kapasitas koperasi petani, termasuk koperasi tebu.
"Sekarang tantangan petani tebu sudah jauh berkurang karena ada dukungan pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah akan memperkuat kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian guna mewujudkan agenda besar Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian dan ekonomi desa.
"Kami akan membangun sinergi yang kuat antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian agar seluruh program Presiden bisa berjalan efektif sampai ke tingkat desa," kata Ferry.**
