Jakarta, MI – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak akan menggantikan ataupun mematikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sebaliknya, kedua lembaga itu akan diintegrasikan untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri di tengah munculnya kekhawatiran bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih akan menimbulkan tumpang tindih dengan BUMDes yang selama ini menjadi penggerak ekonomi desa.
Menurut Yandri, pemerintah telah menyiapkan skema kolaborasi antara Kopdes Merah Putih, BUMDes, dan program desa tematik berbasis potensi lokal agar seluruh program pembangunan desa berjalan selaras.
"Sepuluh asosiasi desa menjadi mitra strategis Kementerian Desa untuk memastikan seluruh program Presiden, termasuk Kopdes Merah Putih dan pembangunan desa tematik, benar-benar berjalan di lapangan," kata Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih akan berfungsi sebagai offtaker, yakni menyerap sekaligus memasarkan hasil produksi masyarakat desa. Peran tersebut akan dijalankan bersama BUMDes sehingga tidak terjadi persaingan, melainkan saling melengkapi dalam membangun rantai ekonomi desa.
"Kopdes tidak akan menggantikan BUMDes. Justru keduanya akan bekerja sama memastikan seluruh potensi desa bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegasnya.
Yandri mengatakan Indonesia memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, setiap Kopdes akan dikembangkan sesuai keunggulan lokal, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga usaha produktif lainnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Kopdes akan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa. Sesuai skema yang disiapkan pemerintah, 20 persen laba koperasi akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan 80 persen sisanya dikembalikan kepada masyarakat desa sebagai anggota koperasi.
"Kalau Kopdes berhasil, desa juga ikut merasakan manfaatnya. Ada 20 persen yang menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen kembali kepada rakyat di desa itu," ujar Yandri.
Selain mengembangkan Kopdes, Kementerian Desa juga terus mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Program tersebut, menurut Yandri, telah berjalan selama satu tahun dan mulai menunjukkan hasil positif, termasuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Banyak desa tematik yang sekarang menjadi penyuplai utama Program Makan Bergizi Gratis. Jumlahnya hampir seribu BUMDes yang sudah terlibat," ungkapnya.
Untuk memastikan program berjalan optimal, Kementerian Desa terus berkoordinasi dengan berbagai asosiasi pemerintah desa di seluruh Indonesia. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Dengan skema kolaborasi tersebut, pemerintah ingin memastikan Kopdes Merah Putih menjadi penguat, bukan pesaing BUMDes, sehingga seluruh potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih terintegrasi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.**
