Jakarta, MI– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi ancaman serius. Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap melakukan aksi "Gembok Nasional" dengan menghentikan operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila pemerintah tidak segera menyelesaikan persoalan tata kelola program tersebut.
Ancaman itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7/2026). Para mitra menilai berbagai kebijakan baru justru mengabaikan peran mereka yang telah berinvestasi besar untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, mengatakan para pengelola dapur merasa tidak lagi diposisikan sebagai mitra strategis meski telah mengantongi surat keputusan resmi, membangun fasilitas, dan memenuhi seluruh persyaratan operasional.
"Kalau persoalan tata kelola ini tidak segera diselesaikan, kami siap melakukan Gembok Nasional terhadap seluruh dapur MBG," tegas Syawaludin.
Menurutnya, pemerintah seharusnya kembali berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang telah mengatur mekanisme penyelenggaraan Program MBG, termasuk kapasitas layanan setiap dapur di wilayah perkotaan maupun daerah tertinggal.
Asosiasi menilai implementasi di lapangan mulai bergeser dari aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebut memunculkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar.
Mitra BGN memberikan tenggat waktu hingga 17 Agustus 2026. Jika hingga batas waktu tersebut tidak ada perbaikan tata kelola maupun kepastian kebijakan, ribuan dapur MBG disebut siap menghentikan operasional secara serentak.
Ancaman tersebut dinilai bukan persoalan sepele. Berdasarkan data BGN, hingga awal 2026 terdapat sekitar 20.419 dapur SPPG yang melayani lebih dari 50 juta penerima manfaat. Data lain juga menyebut investasi masyarakat telah membangun sekitar 27.000 dapur dengan nilai mencapai Rp54 triliun, sementara Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 dapur baru.
Jika aksi penghentian operasional benar-benar terjadi, dampaknya diperkirakan akan meluas. Selain mengganggu distribusi makanan bergizi bagi puluhan juta penerima manfaat, kebijakan itu juga berpotensi memengaruhi mata pencaharian lebih dari 400 ribu tenaga kerja yang bekerja di jaringan dapur MBG di seluruh Indonesia.**
