Jakarta, MI - Pemerintah sedang mematangkan rencana pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), khususnya untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Langkah ini dipertimbangkan setelah jumlah PNS terus menyusut dalam lima tahun terakhir, sementara jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) justru melonjak.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tren tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu kembali menambah jumlah PNS.
"Ini perlu kita menambah jumlah PNS kita karena pertumbuhan PNS kita minus growth," ujar Zudan saat rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (16/7/2026).
Data BKN mencatat, jumlah PNS saat ini tinggal 3.480.108 orang. Angka itu turun sekitar 410 ribu pegawai dibandingkan 2022 yang masih mencapai 3.890.579 orang.
Di sisi lain, jumlah PPPK justru melesat. Dari hanya 363.934 orang pada 2022, kini jumlahnya sudah mencapai 2.076.163 orang. Belum lagi ada 1.220.600 PPPK paruh waktu, yang mulai direkrut sejak 2025.
Lonjakan PPPK membuat total ASN memang terus bertambah. Per 1 Juli 2026, jumlahnya sudah mencapai 6.776.871 orang, naik jauh dibandingkan 2022 yang tercatat 4.254.579 orang.
"Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS, lima tahun terakhir PNS kita berkurang 410 ribu, PPPK meningkat sangat pesat," kata Zudan.
Menurutnya, pembukaan seleksi CASN juga menjadi kebutuhan karena setiap tahun ada ASN yang keluar, baik karena pensiun maupun diberhentikan akibat pelanggaran disiplin.
Sepanjang 2025 misalnya, sebanyak 75 ASN diberhentikan, terdiri dari 64 PNS dan 11 PPPK. Sementara hingga pertengahan 2026, jumlah ASN yang dipecat sudah mencapai 53 orang, yakni 49 PNS dan 4 PPPK.
Karena itu, Zudan menilai proses seleksi sebaiknya dimulai lebih awal. Alasannya, pemerintah masih harus melewati tahapan seleksi, masa percobaan, hingga orientasi sebelum pegawai baru benar-benar bekerja.
"Jadi untuk kebutuhan tahun depan itu tes nya harus sekarang, karena ada masa calon pegawai, ada orientasi, ada persiapan," tutur Zudan.
Zudan juga menilai tidak semua kebutuhan ASN bisa diisi lewat skema PPPK. Jabatan seperti guru dan dosen, misalnya, dinilai lebih tepat diisi oleh PNS karena membutuhkan kesinambungan karier dalam jangka panjang.
"Dan untuk jabatan-jabatan seperti guru dosen itu memang perlu jabatan yang jangka panjang, jadi tidak bersifat kontraktual, karena ini jabatan fungsional yang mempersiapkan generasi jangka panjang," ungkapnya.
Meski begitu, rencana pembukaan seleksi CASN 2026 belum bisa dipastikan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan hingga kini pemerintah belum membahasnya secara mendalam bersama Kementerian Keuangan dan BKN, baik soal jadwal maupun jumlah formasi yang akan dibuka.
