Jakarta, MI– Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) memanas. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui detail proyek tersebut dan menegaskan pengadaannya bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi.
Ferry menyampaikan hal itu menanggapi sorotan publik dan DPR terkait besarnya anggaran yang disebut-sebut dialokasikan untuk pengadaan kipas angin dalam program Kopdes Merah Putih.
"Saya kurang tahu, itu bukan di Kementerian Koperasi," kata Ferry Juliantono saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Jumat (17/7/2026).
Menanggapi ramainya perdebatan mengenai harga pengadaan, Ferry juga membantah anggapan bahwa barang yang dimaksud merupakan kipas angin rumah tangga biasa.
"Itu bukan kipas angin kos-kosan yang plastik," ujarnya.
Polemik bermula ketika Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai informasi tersebut.
"Hari ini masyarakat dihebohkan dengan isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Dari isu ini kami sudah mencari informasi, tetapi belum mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah," ujar Mufti Anam.
Sorotan DPR itu kemudian mendapat respons dari Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Joao. Ia menilai setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik seharusnya didasarkan pada data yang valid agar tidak memicu spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
"Orang-orang yang terbaik seharusnya sebelum berbicara mengumpulkan data yang benar, sehingga tidak hanya menjadi narasi kosong yang memicu masyarakat," kata Joao.
Joao menjelaskan, pengadaan dalam program Kopdes Merah Putih tidak hanya mencakup kipas angin. Menurutnya, terdapat 26 jenis sarana dan prasarana yang disiapkan untuk menunjang operasional koperasi, dan rincian kebutuhan beserta nilai anggarannya telah dipublikasikan kepada masyarakat.**
