Jakarta, MI - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah kabar yang menyebut tanah masyarakat di Papua dibeli dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare (ha) untuk program pembangunan pertanian.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Isu tersebut mencuat ketika salah satu peserta dialog, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, menyinggung informasi yang beredar mengenai dugaan pembelian lahan masyarakat Papua dengan harga di bawah Rp100 ribu per hektare.
Menanggapi hal itu, Amran membantah kabar tersebut. Menurutnya, informasi itu tak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," tegas Amran.
Amran mengatakan program pengembangan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih tanah milik masyarakat. Menurutnya, lahan sawah yang dibangun tetap menjadi milik warga, sementara pemerintah hanya membantu penyediaan berbagai sarana pendukung.
Ia menyebut pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu ha lahan pertanian di Papua. Selain membuka lahan, pemerintah juga menyediakan irigasi, alat dan mesin pertanian, serta berbagai bantuan lain untuk mendukung produktivitas petani.
"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," kata dia.
Menurut Amran, pemerintah juga telah mengirim ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.
Ia menilai berbagai informasi negatif yang beredar tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, sejumlah petani di Papua justru telah merasakan manfaat dari program tersebut.
Amran mengklaim ada petani yang kini mengelola lahan seluas tiga hingga empat hektare dengan pendapatan bersih mencapai Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan.
"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," ungkapnya.
Ia juga mengaku menerima aspirasi langsung dari masyarakat Papua agar program cetak sawah diperluas. Amran mengatakan, permintaan itu disampaikan saat dirinya hendak meninggalkan Papua usai kunjungan kerja.
"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," jelasnya.
Amran menambahkan, pengembangan pertanian di Papua merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," pungkasnya.
