Jakarta, MI – Pemerintah mempercepat langkah pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendesak Kementerian Keuangan segera menyetujui anggaran prioritas agar rehabilitasi infrastruktur, pertanian, perikanan, pendidikan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat tidak kembali tertunda.
Permintaan itu disampaikan Tito usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (27/7/2026). Menurutnya, sejumlah kementerian telah mengajukan kebutuhan anggaran dan kini hanya menunggu persetujuan pemerintah.
"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," ujar Tito.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun hingga 2028. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah telah menggelontorkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas publik.
Khusus tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun bagi 32 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian dan lembaga yang menangani sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga perlindungan sosial.
Namun demikian, Tito menilai masih terdapat empat sektor yang membutuhkan percepatan persetujuan anggaran. Prioritas tersebut meliputi pemulihan sawah dan perkebunan di bawah Kementerian Pertanian, rehabilitasi tambak melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perbaikan pesantren, madrasah, serta rumah ibadah oleh Kementerian Agama, hingga dukungan pemulihan pelaku usaha melalui Kementerian UMKM.
Menurut Tito, sejumlah kementerian sebenarnya telah mulai bekerja menggunakan anggaran hasil refocusing. Meski demikian, pencairan anggaran tambahan dinilai sangat penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat.
"Kalau sudah di-transfer, maka kami sebagai Satgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon," tegas Tito.
Ia memastikan Satgas PRR akan terus mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Tito juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif melaporkan perkembangan program agar hasil pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat.**
