Surabaya, MI - Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan menutup sementara Kebun Binatang Surabaya (KBS). Usulan itu muncul setelah dugaan korupsi pengelolaan keuangan senilai Rp10,2 miliar disebut berdampak pada kesejahteraan satwa.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai pembenahan total perlu dilakukan sebelum KBS kembali menerima pengunjung. Menurutnya, yang paling dirugikan dalam kasus ini justru satwa yang berada di dalam kebun binatang.
"Kami prihatin. Yang menjadi korban adalah hewan-hewan di sana. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Chusnunia saat reses di Surabaya, Senin (27/7/2026).
Kasus dugaan korupsi tersebut menyeret mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016-2024, Chairul Anwar. Dugaan penyelewengan anggaran itu disebut ikut memengaruhi ketersediaan pakan satwa hingga perawatan fasilitas di KBS.
Chusnunia menilai, menghentikan operasional untuk sementara bisa menjadi langkah terbaik agar pengelolaan KBS dibenahi secara menyeluruh. Setelah sistem manajemen diperbaiki dan dipastikan lebih transparan, kebun binatang itu baru layak dibuka kembali.
"Setelah ada pola pengelolaan yang baik dan tidak lagi berpotensi terjadi korupsi atau persoalan serupa, barulah [KBS] bisa dibuka kembali," kata dia.
Ia menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Menurutnya, persoalan tata kelola tidak boleh sampai mengorbankan satwa yang seharusnya mendapat perlindungan dan perawatan yang layak.
Menurutnya, pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, hingga kebutuhan satwa dapat terpenuhi secara baik.
"Pariwisata harus ditata ulang. Kita harus berbicara tentang keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa jika ada satwa, maka kesehatan dan kebutuhan mereka benar-benar terjamin," tuturnya.
Di sisi lain, Chusnunia menilai Kebun Binatang Surabaya masih memiliki prospek besar sebagai destinasi wisata edukasi. Menurutnya, di tengah banyaknya pilihan tempat wisata saat ini, KBS tetap bisa menjadi sarana rekreasi sekaligus edukasi yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak agar tidak selalu bergantung pada gawai.
Namun, potensi tersebut hanya bisa terwujud jika pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa.
Karena itu, Komisi VII DPR RI meminta Pemkot Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan operasional KBS sebagai langkah perbaikan ke depan.
Chusnunia juga membuka peluang bagi Komisi VII DPR RI untuk meninjau langsung kondisi KBS. Menurutnya, rencana itu masih akan dibahas bersama anggota komisi lainnya sebelum diputuskan.
"Boleh (Komisi VII DPR RI berkunjung ke KBS), dengan senang hati. Namun, nanti akan kami bicarakan dengan teman-teman di komisi, apakah memungkinkan untuk melakukan sidak langsung ke lokasi," pungkasnya.
