Jakarta, MI - Kasus dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) memicu sorotan DPR RI. Komisi IV mendesak pemerintah segera menggelar audit nasional terhadap seluruh lembaga konservasi di Indonesia agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai dugaan korupsi tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan satwa. Ia menyebut penyelewengan anggaran diduga membuat satwa kekurangan gizi hingga menyebabkan kematian.
Daniel meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut dan menindak semua pihak yang terlibat.
“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” ujar Daniel, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, korupsi di lembaga konservasi sangatlah miris karena hewan tidak bisa menyampaikan dampak yang mereka rasakan. Karena itu, negara harus memastikan setiap rupiah anggaran konservasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Ia pun mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk membenahi tata kelola lembaga konservasi melalui audit nasional.
Daniel menegaskan audit tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi keuangan. Pemerintah juga perlu mengukur mutu pakan, layanan kesehatan veteriner, dan standar kesejahteraan satwa.
Selain itu, ia meminta pemerintah membangun sistem pengelolaan anggaran konservasi yang lebih transparan dan berbasis kinerja agar belanja untuk pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara akuntabel.
"Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” kata dia.
Daniel juga mengingatkan pemerintah agar kebutuhan pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi anggaran pakan satwa di KBS yang diduga berlangsung lebih dari satu dekade. Dalam kasus tersebut, mantan Direktur Utama KBS, Choirul Anwar, telah ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai dugaan korupsi mencapai Rp10,2 miliar.
