Jakarta, MI – Komisi IV DPR RI mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memetakan ancaman El Nino di seluruh Indonesia menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, data yang akurat menjadi kunci agar pemerintah mampu menyusun strategi mitigasi yang tepat sekaligus memudahkan DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana.
"Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," kata Alex, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda sehingga diperlukan pemetaan risiko secara terintegrasi. BNPB diminta menjadi koordinator utama dalam mengumpulkan seluruh data ancaman agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Alex secara khusus menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun melanda sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan Kementerian Kehutanan tidak boleh lagi membiarkan karhutla menjadi bencana tahunan yang terus berulang.
"Nyaris setiap tahun Karhutla jadi peristiwa berulang. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.
Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah meningkatkan perlindungan bagi petugas pemadam kebakaran hutan yang selama ini bekerja dalam kondisi berisiko tinggi dengan perlengkapan yang dinilai masih terbatas.
"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.
Selain sektor kebencanaan, Alex meminta Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan melindungi produksi pertanian guna mempertahankan target swasembada beras.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino, termasuk melalui penguatan teknologi pengelolaan air.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan peluang terjadinya El Nino kuat di Indonesia mencapai 75 persen. Fenomena tersebut diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, serta gangguan terhadap sektor pangan nasional.**
