Jakarta, MI – Rentetan kasus pengeroyokan yang menewaskan warga di berbagai daerah menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dalam menjamin keselamatan masyarakat.
Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/7/2026), Deddy menampilkan sejumlah video kasus kekerasan massa yang belakangan menyita perhatian publik, termasuk kasus pria yang tewas setelah dituduh mencuri ayam di Tabanan, Bali, serta tewasnya seorang satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta akibat pengeroyokan.
Menurut Deddy, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada urusan birokrasi dan pejabat, sementara masyarakat terus menjadi korban aksi main hakim sendiri.
"Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain," kata Deddy.
Ia menyoroti kasus di Tabanan yang menurutnya menggambarkan hilangnya rasa kemanusiaan ketika seseorang dikeroyok hingga meninggal dunia.
"Kabarnya bapaknya sudah tiga hari tidak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak," ujarnya.
Deddy menilai keselamatan warga merupakan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah.
"Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini?" tegasnya.
Ia menolak jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada aparat kepolisian atau TNI semata.
"Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, terutama kepala daerah," lanjutnya.
Menurut Deddy, lambannya respons pemerintah daerah dalam sejumlah kasus menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat.
"Di sini negara gagal. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," katanya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Deddy meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menginisiasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan potensi aksi main hakim sendiri dengan melibatkan kepala daerah, Polri, dan TNI.
"Pak Menteri, saya minta tolong kita buat SOP bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, bukan polisi saja," ujarnya.
Ia menegaskan koordinasi lintas lembaga harus segera dilakukan mengingat dalam waktu singkat telah terjadi beberapa kasus pengeroyokan yang berujung kematian.
"Saya mohon Pak Menteri duduk khusus dengan kepala daerah, Polri, dan TNI. Cukup, dalam seminggu ini empat kejadian. Mati konyol, ini negara hukum kita," pungkas Deddy.**
