Jakarta, MI – Gelombang desakan agar terjadi pergantian pucuk pimpinan BPJS Ketenagakerjaan menguat.
Organisasi Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) secara terbuka meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mundur dari jabatannya setelah mencuat dugaan praktik kekerasan dalam pelaksanaan Program Orientasi Persiapan Kerja (OPK).
Desakan itu mencuat setelah beredar luas video di media sosial yang memperlihatkan peserta OPK diduga dipaksa berjalan di atas bara api sebagai bagian dari rangkaian orientasi.
Rekaman tersebut memantik kemarahan publik dan memunculkan pertanyaan serius mengenai pola pembinaan calon pegawai di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
KAMAKSI: Dirut Harus Bertanggung Jawab
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa dugaan kekerasan fisik maupun verbal dalam kegiatan orientasi tidak bisa dianggap sebagai bagian dari pembentukan karakter ataupun kedisiplinan.
Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang mencederai hak asasi manusia serta mencoreng citra lembaga negara.
"Kekerasan fisik maupun verbal dalam kegiatan orientasi lembaga publik seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat ditoleransi. Itu merupakan bentuk pelanggaran HAM sekaligus kegagalan menjaga profesionalisme institusi. Kami mendesak Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama bertanggung jawab secara moral dan politik dengan mengundurkan diri dari jabatannya," tegas Joko Priyoski, yang akrab disapa Jojo, Sabtu (1/8/2026).
Menurut KAMAKSI, sebagai pimpinan tertinggi, Direktur Utama tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas seluruh sistem pembinaan yang berlangsung di bawah kewenangannya.
Apalagi, dugaan praktik tersebut terjadi dalam program resmi yang diselenggarakan institusi.
Desak Investigasi Menyeluruh dan Penegakan Hukum
KAMAKSI juga mendesak dilakukan investigasi independen terhadap pelaksanaan Program Orientasi Persiapan Kerja (OPK), mulai dari penyusunan kurikulum, metode pembinaan, keterlibatan instruktur, hingga pihak yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Organisasi itu meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan apabila ditemukan unsur pidana, sekaligus menjatuhkan sanksi administratif kepada seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
"Kami tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada klarifikasi atau permintaan maaf. Jika ada pelanggaran hukum, proses harus berjalan secara transparan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab wajib dimintai pertanggungjawaban," ujar Jojo.
Dinilai Bertolak Belakang dengan Misi Perlindungan Pekerja
KAMAKSI menilai dugaan praktik kekerasan tersebut sangat ironis karena terjadi di institusi yang memiliki mandat memberikan perlindungan kepada para pekerja Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut mereka, lembaga yang seharusnya menjadi simbol perlindungan dan keselamatan pekerja justru tidak boleh membiarkan munculnya metode pembinaan yang diduga mengandung unsur kekerasan dan membahayakan keselamatan peserta.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap pola orientasi pegawai di seluruh lembaga negara.
KAMAKSI menegaskan pembinaan aparatur harus mengedepankan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keselamatan peserta, bukan praktik yang berpotensi menimbulkan trauma maupun risiko cedera.
