Jakarta, MI – Rencana Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Wakil Gubernur Surya berkantor di Pulau Nias selama tiga bulan menuai kritik keras.
Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) sekaligus Presidium Kongres Rakyat Nasional (KorNas), Sutrisno Pangaribuan, menilai kebijakan tersebut tidak memiliki urgensi dan hanya menjadi ajang pencitraan politik yang berpotensi memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (1/8/2026), Sutrisno menegaskan tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan gubernur dan wakil gubernur memindahkan aktivitas pemerintahan ke Nias.
"Stop pencitraan. Tidak ada urgensi Bobby dan Surya berkantor di Nias. Gubernur bukan Presiden yang memiliki kewenangan penuh mengeksekusi seluruh persoalan daerah. Pemerintahan daerah harus dijalankan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, bukan berdasarkan agenda politik pencitraan," tegas Sutrisno.
Menurutnya, Bobby Nasution seharusnya memahami batas kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seluruh penggunaan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, kata dia, harus mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBD dan Pergub Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD.
Ia mengingatkan, gubernur tidak dapat menggeser anggaran secara bebas di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
Sutrisno bahkan menyinggung kasus mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang terseret perkara korupsi. Karena itu, ia meminta DPRD Sumatera Utara mengawasi secara ketat setiap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan program berkantor di Nias.
"DPRD Sumut harus melakukan pengawasan ketat agar program berkantor di Nias tidak dijadikan alasan melakukan pergeseran anggaran berulang kali yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum," ujarnya.
Tak hanya itu, Sutrisno juga menilai langkah Bobby bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong efisiensi belanja pemerintah, terutama terhadap perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Menurutnya, rombongan gubernur yang terdiri dari pimpinan OPD, direksi BUMD, ajudan, pengawal hingga unsur pengamanan akan menghabiskan biaya perjalanan, akomodasi, transportasi kendaraan, hingga operasional yang tidak sedikit.
"Ketika pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, justru Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan yang berpotensi menguras APBD hanya untuk memindahkan kantor sementara ke Nias," katanya.
Sutrisno menegaskan, persoalan infrastruktur di Nias sebenarnya dapat dipetakan tanpa harus memindahkan pusat aktivitas gubernur. Menurutnya, Pemprov Sumut telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Dinas di berbagai sektor yang seharusnya dioptimalkan.
Ia juga menyarankan Bobby meniru pendekatan digital yang diterapkan Gubernur Maluku Utara dalam menyerap aspirasi masyarakat secara daring sehingga pemerintah dapat mengetahui kondisi jalan, jembatan, irigasi maupun fasilitas pendidikan tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Selain dinilai tidak efektif, keberadaan gubernur di Nias juga disebut mengganggu aktivitas pemerintahan kabupaten dan kota karena kepala daerah beserta jajaran harus terus mendampingi setiap agenda gubernur.
"Bobby sebaiknya menghentikan roadshow politik di Nias. Pilkada masih jauh. Gubernur yang berhasil bukan karena berpindah-pindah kantor, melainkan mampu menggerakkan birokrasi, menyusun kajian yang matang, menetapkan strategi, lalu mengeksekusinya secara terukur," tegas Sutrisno.
Ia menambahkan, apabila rencana berkantor di Nias tetap dijalankan, maka seluruh biaya seharusnya tidak dibebankan kepada APBD.
"Kalau ingin berkantor di Nias, silakan menggunakan biaya pribadi. Tetapi jika seluruh biaya dibebankan kepada APBD, itu merupakan pemborosan dan harus dihentikan," pungkasnya.
