Jakarta, MI – Kementerian Hukum (Kemenkum) akan menerapkan digitalisasi penuh terhadap 470 layanan publik mulai September 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi layanan pemerintah yang ditujukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, sekaligus memperkuat iklim investasi di Indonesia.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan seluruh layanan tersebut nantinya hanya dapat diakses melalui sistem digital. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mulai September 2026, sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses secara digital sehingga lebih mudah dan cepat," kata Supratman, Selasa (4/8/2026).
Selain mempercepat digitalisasi, Kemenkum juga menyiapkan langkah deregulasi dengan mengevaluasi berbagai aturan yang selama ini dinilai menghambat investasi dan daya saing industri nasional.
Menurut Supratman, hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi dunia usaha. Sebaliknya, regulasi harus mampu menciptakan kepastian hukum, memangkas biaya tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Semua aturan yang menghambat investasi akan dikaji dan dilakukan deregulasi," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, Kemenkum juga memastikan layanan pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas (PT) tetap diberikan tanpa biaya hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan tersebut disampaikan Supratman dalam dialog bersama kalangan pengusaha yang digelar Apindo di Makassar. Forum itu turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan pandangan mengenai strategi penguatan investasi dan ketahanan ekonomi nasional.**
