Jakarta, MI - Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo hingga wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali memicu perhatian DPR.
Anggota Komisi IV DPR Slamet, menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa ancaman karhutla masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah pencegahan lebih kuat, bukan sekadar penanganan setelah kebakaran terjadi.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, kobaran api bermula dari Blok Bantengan di Kabupaten Lumajang sebelum merambat ke kawasan Watu Gede hingga Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7,9 hektare, dengan sejumlah titik api yang masih menyala sehingga berpotensi memperluas area terdampak.
Slamet mengatakan, kebakaran di kawasan Bromo menjadi sinyal bahwa kesiapan menghadapi karhutla masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kondisi geografis yang sulit dijangkau.
"Kebakaran di Bromo menjadi pengingat bahwa karhutla bukan lagi sekadar ancaman, tetapi kenyataan yang berlangsung di berbagai daerah. Medan yang terjal, angin kencang, serta keterbatasan peralatan pemadaman menunjukkan masih adanya kesenjangan antara besarnya ancaman dan kesiapan sarana di lapangan. Hal ini harus segera dibenahi oleh pemerintah," ujar Slamet, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi langkah pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar penanganan karhutla dilakukan secara lebih komprehensif.
Ia mengapresiasi keputusan menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo demi menjaga keselamatan masyarakat dan wisatawan. Namun, Slamet mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya solusi.
"Yang kita butuhkan adalah sistem pencegahan dini yang terukur melalui patroli terpadu, pemantauan hotspot berbasis satelit, penyediaan peralatan pemadaman modern di kawasan rawan, serta kesiapan Operasi Modifikasi Cuaca selama masih tersedia potensi awan," katanya.
Slamet juga mengaitkan kebakaran di Bromo dengan meningkatnya risiko karhutla secara nasional menjelang puncak musim kemarau. Berdasarkan data BMKG hingga 28 Juli 2026, tercatat sekitar 4.900 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Indonesia. Risiko kebakaran diperkirakan meningkat sepanjang Agustus hingga September, terutama di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Selatan.
Data yang dihimpun menunjukkan Riau mengalami kebakaran lahan seluas sekitar 15.477 hektare selama semester pertama 2026, yang sebagian besar terjadi di kawasan gambut. Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat 781 kejadian dengan luas terdampak sekitar 664 hektare. Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar mencapai sekitar 3.069 hektare, sedangkan Kalimantan Selatan mengalami 381 kejadian dengan luas hampir 1.000 hektare. Adapun Jawa Tengah melaporkan 37 kasus karhutla yang tersebar di 16 kabupaten dan kota.
Menurut Slamet, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karhutla bukan lagi persoalan daerah tertentu, melainkan tantangan nasional yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
"Sebaran kebakaran ini menunjukkan bahwa karhutla merupakan persoalan nasional yang membutuhkan respons terpadu. Terlebih lagi kebakaran di lahan gambut menjadi alarm serius karena bara api di bawah permukaan sangat sulit dipadamkan dan dapat muncul kembali sewaktu-waktu," tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, memperbaiki tata kelola air di kawasan gambut, serta memastikan anggaran pengendalian karhutla benar-benar digunakan secara efektif di lapangan.
"Komisi IV akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas efektivitas program pengendalian karhutla. Kita sudah memiliki data dan berbagai perangkat pendukung. Yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan, kecepatan bertindak, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi," pungkas Slamet.
