Jakarta, MI - Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa calon pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) ke depan tidak cukup hanya memiliki kapasitas organisasi. Sosok yang dipercaya memimpin NU juga harus mampu menjadi penengah dan mendamaikan berbagai kelompok yang tengah berselisih.
Menurut Ma’ruf, persatuan menjadi modal utama bagi NU untuk menjalankan peran dan misi organisasi. Tanpa persatuan di internal, berbagai agenda besar NU dinilai akan sulit diwujudkan secara optimal.
Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin seusai menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Ma’ruf mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk kembali mengingat tujuan awal pendirian NU. Dengan memahami kembali landasan organisasi, setiap gerakan NU diharapkan tetap berada dalam koridor Qanun Asasi dan Khittah NU.
“Supaya kita mengingat kembali sebenarnya NU itu organisasi seperti apa, untuk tujuan apa. Sehingga kita melakukan upaya-upaya, langkah-langkah gerakan NU itu tidak menyimpang dari qanun asasi, dari khittah, dari cara berpikir, dari gerakan yang memang sudah ada panduannya,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf menyadari bahwa NU tidak mungkin berjalan secara statis. Perubahan zaman menuntut organisasi melakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, menurut dia, penyesuaian tersebut tidak boleh menghilangkan jati diri dan prinsip dasar NU.
“Walaupun tidak statis, tapi ada adjustment, penyesuaian, tapi tetap dalam koridor,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar gerakan NU semakin diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari kepentingan umat, bangsa hingga kemanusiaan.
Karena itu, pemimpin NU mendatang harus memiliki kemampuan untuk membawa organisasi kembali pada jalurnya sekaligus melakukan pembenahan agar NU semakin kuat menghadapi tantangan zaman.
Dalam menentukan sosok yang layak memimpin NU, Ma’ruf menyebut ada sejumlah kemampuan penting yang harus dimiliki. Salah satunya adalah kemampuan melakukan ishlah, yakni mendamaikan pihak-pihak yang berselisih.
Menurutnya, kemampuan tersebut sangat penting karena persatuan merupakan fondasi bagi keberlangsungan organisasi.
“Harus punya kemampuan melakukan dua hal, al-ishlah wal-ishlah. Ishlah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa, karena tanpa persatuan tidak mungkin,” tegasnya.
Selain menjadi perekat di tengah perbedaan, calon pemimpin NU juga harus mampu menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Dan harus mendahulukan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu, baru misi NU bisa diemban,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf menilai NU ke depan perlu memperkuat kualitas kehidupan berorganisasi. Warga NU, kata dia, harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai ke-NU-an.
Ia mengingatkan agar keterlibatan seseorang di NU tidak hanya didasarkan pada ikut-ikutan atau kepentingan tertentu.
“Supaya ber-NU itu lebih pada kualitas. Artinya pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan karena dorongan,” jelasnya.
Ma’ruf menyebut prinsip tersebut sebagai ber-NU dengan kesadaran dan pemahaman atau ‘ala bashirah. Dengan cara itu, warga NU diharapkan memahami secara utuh nilai, tujuan dan arah perjuangan organisasi.
Menurut dia, kualitas pemahaman tersebut juga menjadi modal penting bagi pemimpin NU untuk memperbaiki sekaligus memperbesar gerakan organisasi.
“Kalau tidak, tidak akan mampu mengembalikan NU kepada khittahnya sesuai dengan qanun asasi,” tuturnya.
Ketika ditanya mengenai wacana agar calon yang pernah terlibat konflik tidak maju dalam pemilihan kepemimpinan NU, Ma’ruf tidak memberikan penilaian secara spesifik.
Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada forum Muktamar NU.
“Itu nanti Muktamar yang menentukan, ya menentukan nanti yang terbaik,” katanya.
Ma’ruf juga tidak mau menyebut nama tertentu sebagai kandidat yang paling berpeluang memimpin NU. Menurutnya, ukuran utama bukan siapa orangnya, melainkan kemampuan sosok tersebut dalam memperbaiki kondisi organisasi.
“Yang penting dia punya kemampuan melakukan perbaikan, mendamaikan kekuatan, melakukan perbaikan, mengembalikan pada jalurnya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak akan membawa perbaikan pada NU,” ujarnya.
Sementara mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, termasuk wacana penggunaan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) maupun mekanisme pemungutan suara atau voting, Ma’ruf kembali menyerahkan keputusan tersebut kepada Muktamar NU.
Menurutnya, forum Muktamar memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme yang dianggap paling tepat bagi organisasi.
“Nah itu kita lihat nanti di Muktamar. Muktamar saja yang menentukan,” ujarnya.
