Jakarta, MI - Pemerintah memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah cuaca panas yang dipengaruhi fenomena El Nino. Hingga Senin (10/8/2026), luas wilayah hutan yang terbakar di Indonesia telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengatakan, pemerintah tidak ingin mengambil risiko menghadapi kondisi cuaca yang diperkirakan semakin menantang dalam beberapa waktu ke depan.
Fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah wilayah lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
"Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih," kata Djamari saat konferensi pers di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).
Menurut Djamari, pemerintah telah mengerahkan kekuatan personel dan berbagai peralatan untuk mempercepat pemadaman karhutla. Penanganan dilakukan melalui operasi darat maupun udara.
Untuk operasi udara, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter yang diperkuat pesawat bersayap tetap atau fixed-wing. Jumlah pesawat tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
"Dalam pelaksanaan operasi udara yang dilakukan Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing sekitar 10 sampai 15, sesuai kebutuhan," ujarnya.
Djamari menilai operasi udara menjadi salah satu metode paling efektif untuk membantu mengendalikan kebakaran, terutama melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC.
Menurut dia, operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan awan hujan. Karena itu, keberadaan awan menjadi faktor penting agar upaya tersebut dapat berjalan maksimal.
"Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat dilakukan adalah operasi udara. Hujan buatan melalui modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB dan BMKG menjadi salah satu cara yang paling efektif," kata Djamari.
Namun, dia menegaskan operasi modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan sembarangan. Tim harus terlebih dahulu menemukan awan hujan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
"Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita harus menemukan awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan atau memang tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan," jelasnya.
Djamari mengatakan pemerintah akan terus memantau perubahan cuaca. Jika terdapat indikasi terbentuknya awan hujan, operasi modifikasi cuaca akan segera dilakukan.
"Begitu kita mewaspadai perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira menunjukkan adanya awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu sangat membantu karena air dalam jumlah besar bisa jatuh dari udara," tuturnya.
Selain mengandalkan operasi udara, pemerintah tetap memperkuat penanganan di darat. Sejumlah sumber air, termasuk flexible tank dan sumur yang tersedia di daerah, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman ketika pasokan air terbatas.
"Kita tidak hanya mengandalkan operasi udara. Kekuatan darat juga tetap dilakukan. Ketika air sedikit berkurang, kita menggunakan flexible tank yang bisa dibawa ke depan, kemudian kita juga bisa menggunakan sumur-sumur di daerah yang masih bisa mengeluarkan air," ujar Djamari.
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki kawasan gambut cukup luas. Wilayah tersebut dinilai memiliki risiko karhutla lebih tinggi dan apabila kebakaran meluas dapat menimbulkan asap yang berpotensi berdampak hingga negara tetangga.
Enam provinsi yang menjadi perhatian tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini," kata Djamari.
Dia menambahkan, pemerintah juga tetap memantau potensi kebakaran di wilayah lain di luar enam provinsi tersebut. Sejumlah titik yang sebelumnya mengalami kebakaran disebut telah berhasil ditangani.
"Daerah lain juga tetap kita pantau. Daerah yang rawan kita awasi dengan lebih ketat. Beberapa wilayah yang kemarin terbakar sudah kita tangani, termasuk di Jawa Barat," ujarnya.
Penanganan karhutla juga mencakup kawasan wisata dan pegunungan yang mengalami kebakaran, termasuk Gunung Bromo dan kawasan Gede Pangrango.
Djamari menekankan bahwa kondisi cuaca menjadi tantangan besar dalam penanganan karhutla. Fenomena El Nino dapat membuat kondisi lebih kering sehingga memperbesar potensi kebakaran sekaligus menyulitkan proses pemadaman.
"El Nino merupakan kondisi yang membuat kita menghadapi cuaca lebih kering dan periode kering yang lebih panjang. Karena itu, kondisi cuaca ini sangat memengaruhi operasi dan upaya kita dalam menangani kebakaran," katanya.
Selain kawasan hutan dan lahan gambut, pemerintah turut meningkatkan pengawasan terhadap tempat pembuangan dan pengolahan sampah. Djamari mengingatkan agar kawasan tersebut tidak sampai terbakar karena dapat menimbulkan persoalan baru.
"Tempat pembuangan sampah juga menjadi perhatian kita. Jangan sampai ketika kita belum selesai menangani kebakaran di satu tempat, muncul lagi kebakaran di tempat lain," ujarnya.
