Sherly Tjoanda Usul Rp2,9 Triliun untuk Infrastruktur Malut ke Pusat

Ternate, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun kepada Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja di Kota Ternate, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan reses masa persidangan IV tersebut, Sherly Tjoanda memaparkan kondisi paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional pada 2025, namun belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34 persen secara year on year (YoY), tetapi angka tersebut belum sejalan dengan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan.
“Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan, penyebab utamanya adalah minimnya konektivitas. Sebanyak 60 persen penduduk kami adalah petani dan 20 persen nelayan, mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena jalan dan jembatan banyak yang belum terkoneksi," ungkapnya.
Sherly Tjoanda menjelaskan, kondisi tersebut semakin berat dengan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang secara kolektif mencapai Rp3,5 triliun untuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Maluku Utara.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Dari total usulan Rp2,9 triliun, salah satu prioritas utama adalah perbaikan jalan provinsi melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp789 miliar. Sherly menyebut, hingga kini jalan provinsi di Maluku Utara belum tersentuh program tersebut.
Pemprov Malut juga mengusulkan anggaran Rp686 miliar untuk percepatan pembangunan Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Anggaran itu mencakup pembangunan stadion sepak bola, pasar higienis, terminal, gedung pemadam kebakaran, hingga peningkatan fasilitas rumah sakit.
Usulan lainnya adalah pembangunan ruas jalan Maba-Sagea yang menghubungkan kawasan industri besar di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Menurut Sherly, konektivitas ini sangat penting karena investasi di Halmahera Tengah mencapai USD 20 miliar dan Halmahera Timur sebesar USD 15 miliar.
“Jika jalan ini terkoneksi, waktu tempuh yang sebelumnya 10 jam dapat dipangkas menjadi hanya dua jam,” ujarnya.
Pemprov Malut juga mengusulkan pengaspalan ruas Trans Kie Raha menuju Bandara Cekel senilai Rp348 miliar agar waktu tempuh dari Sofifi ke bandara komersial dapat dipersingkat dari 3,5 jam menjadi sekitar satu jam.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly Tjoanda turut menyoroti status Kota Sofifi yang sudah 26 tahun menjadi ibu kota provinsi, tetapi hingga kini masih berstatus kelurahan di bawah administrasi Kota Tidore Kepulauan.
Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan Sofifi sulit mendapatkan bantuan langsung dari kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, karena terkendala aturan zonasi.
“Kami mendorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Pemprov Malut juga melaporkan kebutuhan penanganan pascabencana banjir dan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah.
Untuk banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, dibutuhkan anggaran Rp23,7 miliar untuk memperbaiki lebih dari 300 rumah warga yang rusak. Sementara pascagempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo di Ternate dan Batang Dua, diperlukan Rp28,7 miliar untuk rehabilitasi rumah warga dan rumah ibadah.
Di sektor transportasi, Gubernur meminta pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri, serta penambahan frekuensi kapal Tol Laut dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan.
Ia juga mengusulkan subsidi angkutan barang bagi petani dan bantuan bus sekolah untuk menjangkau desa-desa terpencil.
“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi dan rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Kami titipkan pergumulan ini kepada Komisi V."
Topik:
