Sofifi, MI - Gubernur Malut Sherly Tjoanda kembali melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 19 pejabat administrator serta pengawas (eselon III dan IV), Kamis (16/7/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Malut itu dipimpin Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Sherly Tjoanda.
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sementara pejabat administrator dan pengawas dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-004/VII/2026.
Dalam perombakan tersebut, Hairil H. Hukum yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) resmi dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa definitif.
Sementara, Ali Fataruba dipindahkan dari jabatan Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), sedangkan Suryanto Andili yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Ekonomi dipercaya mengisi jabatan Kepala Biro Pemerintahan.
Selain tiga pejabat eselon II, Gubernur juga melantik 19 pejabat administrator dan pengawas, yakni:
- Saiful Abdul Razak Adam sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.
- Rio Wisnu Hartanto sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Zainul Arifin Andi Adjo sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Abdul Kadir Usman sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM.
- Ibnu Salam sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR.
- Fahru Razi Jauhari sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan.
- Donald Mitalesi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan Dinas Kehutanan.
- Malik Turuy sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR.
- Safrudin sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR.
- Cuwandi BI sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR.
- Burhanuddin Hamisi sebagai Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan UPTD Pengelolaan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup.
- Lutfi A. Abdullah sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Maluku Utara.
- Astuti Jamin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mukti Arif sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara.
- Hanifah Haji Ahmad sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD KPH Tidore Dinas Kehutanan.
- Dendi Armen sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.
- M. Rizki Rahadi sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Muhammad Saldi Husin sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Maluku Utara.
- Dani Kusuma Wardani sebagai Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Maluku Utara.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, Sherly menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi untuk memastikan birokrasi mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
"Setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif," kata Samsuddin.
Sherly Tjoanda menyebut Maluku Utara sedang berada pada momentum penting dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, penguatan konektivitas antarpulau, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel. Ia mengingatkan seluruh ASN agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi.
"Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan banyaknya rapat yang dipimpin atau dokumen yang ditandatangani, melainkan kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.
Sherly Tjoanda juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD menjadikan inovasi sebagai budaya kerja organisasi. Seluruh perangkat daerah diminta menginventarisasi, mendokumentasikan, dan menginput seluruh inovasi hingga 7 Agustus 2026 dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Target kita jelas, mengantarkan Maluku Utara masuk lima besar Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional. Target ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi membangun birokrasi yang terus belajar, terus berbenah, dan terus menghadirkan solusi atas setiap persoalan pembangunan," ujar Sherly dalam sambutannya.
Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjaga amanah dengan penuh integritas dan menunjukkan kinerja yang berdampak bagi masyarakat.
"Masyarakat tidak akan mengingat berapa lama kita menjabat. Masyarakat akan mengingat apa yang berhasil kita kerjakan untuk mereka. Itulah warisan terbaik seorang aparatur negara," tutupnya.
